Menkop UKM Dukung Realisasi Reforma Agraria Lewat Korporatisasi Petani

 Sebelumnya 
Teten melanjutkan, sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi, pemberian sertipikat ini berarti masyarakat meminjam lahan seluas 2 hektar (ha) dalam waktu 35 tahun dengan konsep perhutanan sosial. Sehingga diharapkan pengelolaan lahan sosial ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Saya sebagai Menkop UKM bersedia mengembangkan model bisnisnya. Bersama Pak Mentan, nanti dalam skala ekonomi, sudah ada bisnis model pertanian sosial. Masyarakat bisa menanam pisang, sayur-sayuran atau tanaman lain. Kita siap kembangkan koperasi perhutanan sosial ini,” ujarnya. 

Khusus untuk korporatisasi petani, Teten mengatakan, dirinya diamanatkan untuk melakukan piloting korporatisasi petani. Sehingga dalam mengembangkan lahan sosial ini, yang perlu dipikirkan adalah petani berlahan sempit ini membangun corporate farming dengan mengolah produk sesuai permintaan pasar.

Saat ini Kemenkop UKM sudah memiliki piloting model bisnis _corporate farming_ yang sedang berjalan.

Baca juga : Koalisi Semut Merah Gigit Koalisi Si Gajah

“Untuk pisang kami punya model bisnisnya ada di Lampung, Aceh, dan Garut. Untuk sayur mayur kami kembangan korporatisasi petani di Ciwidey. Ke depan, kami juga dalam proses mengembangkan untuk petani sawit di Sumatera, untuk memproduksi minyak makan merah, yang memiliki benefit kesehatan yang tinggi terutama dalam mengatasi stunting,” ujar Teten.

Dalam Reforma Agraria ini, Kemenkop UKM memiliki empat kegiatan, yaitu pendampingan akses KUR, Penguatan Kelompok Tani dan Koperasi, Dana Alokasi Khusus secara fisik dan non fisik, dan pendampingan lanjutan.

Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Buleleng, Bali ini melibatkan sejumlah K/L terkait, yakni KSP, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Di kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, program pemberdayaan di Desa Sumberklampok ini diharapkan menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain dan hal itu berjalan secara bertahap.

Baca juga : Kembangin Digitalisasi Sistem Pembayaran, BI Buka Konsultasi Publik

“Pemerintah menetapkan Desa Sumberklampok ini menjadi insipirasi, sehingga program ini bisa terus berjalan,” kata Moeldoko.

Ia menegaskan, KSP bertugas mengawal program prioritas dan strategis Presiden dan Wakil Presiden, langsung berkoordinasi dengan K/L maupun pihak lain, dalam memuluskan program.

“Program ini dilakukan secara terpadu, jika dinominalkan ini bisa mencapai Rp10 miliar, ke depan diharapkan terus meningkat,” ujarnya.

Menurut Moeldoko, Reforma Agraria bukan hanya soal membagikan sertipikat, dan menyelesaikan permasalahan yang sudah lama berlarut-larut, namun lebih kepada untuk menjalankan amanat tanah yang redistribusi yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Baca juga : Menko PMK Wanti wanti Soal Mitigasi Bencana Di Kampus Inismu Pacitan

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi yang berkomitmen untuk membantu masyarakat memiliki hak milik penggunaan atas lahan yang bermasalah/konflik. Saat ini sebanyak 28 juta sertipikat telah diserahkan Presiden Jokowi melalui Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.