Airlangga: Perlindungan Sosial Perlu Dipertebal

RM.id  Rakyat Merdeka - Seiring terkendalinya pandemi Covid-19, Pemerintah menjamin arah kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan lebih antisipatif, responsif dan produktif. Anggaran PEN bakal terus didorong untuk pemulihan yang mampu menyerap tenaga kerja baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har­tarto mengatakan, Pemerintah optimistis perekonomian Indo­nesia tahun 2022 tumbuh baik.

Hal ini dapat dilihat pada per­tumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2022 yang dapat tumbuh 5,01 persen (year on year/yoy). Lebih baik dibandingkan sejum­lah negara lain seperti China, Singapura, Korea Selatan, Jerman dan Amerika Serikat.

Bahkan, sejak akhir tahun lalu, perekonomian nasional telah kembali ke level sebelum pandemi.

Baca juga : Dewan Pakar BPIP: Pemikiran Bung Karno Soal Papua Teruji

“Indonesia kembali masuk menjadi negara dengan kategori berpendapatan menengah ke atas,” kata Airlangga dalam keterangannya, kemarin.

Meski begitu, kata Airlangga, di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik, berbagai risiko dan tantangan global terus meningkat, dan memicu pelambatan pemulihan ekonomi global.

“Tantangan tersebut terkait dengan The Perfect Storm atau 5C. Yakni, Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Price serta Cost of Living,” ungkap Airlangga.

Berbagai lembaga interna­sional telah memproyeksikan pertumbuhan global terkoreksi cukup signifikan.

Baca juga : Airlangga Dorong KEK Lido Dikebut

Lembaga Moneter Interna­sional (IMF) dan Bank Dunia memproyeksikan ekonomi global pada 2022 tumbuh masing-masing 3,6 persen dan 2,9 persen. Turun dari proyeksi sebelumnya di awal tahun 2022.

Dengan adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah siap memitigasi melalui berbagai kebijakan penanganan kesehatan, pening­katan daya beli masyarakat. Dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berba­gai insentif.

Beberapa insentif yang telah dikeluarkan, seperti insentif fiskal Pajak Penambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) Perumahan, Pajak Pen­jualan Barang Mewah (PPnBM) DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, perluasan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BT-PKL­WN), dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengungkapkan, perang Rusia dengan Ukraina juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi.

Baca juga : Jualan Polarisasi Bikin Bangsa Terbelah, Gelora: Perlu Sosok Pemersatu

Kenaikan harga komoditas da­lam neraca perdagangan dan ekspor diharapkan juga menjadi soft absorber, dengan tetap menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dalam jangka pendek, kebi­jakan perlindungan sosial perlu dipertebal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan me­nengah ke bawah. Ini kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga,” ujar Airlangga.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.