Subsidi BBM Tak Dibatasi, Kocek Negara Bisa Jebol

RM.id  Rakyat Merdeka - Inisiatif Pertamina mendata kendaraan yang mengkonsumsi produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite melalui digitalisasi, dinilai sebagai langkah antisipatif dalam membatasi penjualan BBM bersubsidi.

Upaya pembatasan dengan mengharuskan masyarakat melakukan registrasi melalui aplikasi, diharapkan dapat menekan konsumsi BBM subsidi yang ditengarai bakal melebih kuota.

“Mereka (Pertamina) baru membangun database monitoring yang diharapkan terbentuk kesadaran masyarakat mampu yang seharusnya malu jika mengonsumsi BBM bersubsidi,” kata Abra Talattov, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Baca juga : Mayoritas, Puas Kerja Jokowi

Abra mengungkapkan, apabila tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, potensi terjadinya overkuota sangat besar. Berdasarkan kalkulasi Abra, untuk solar hingga akhir tahun nanti ada potensi over kuota sekitar 15 persen dari kuota 14,91 juta Kilo Liter (KL) menjadi 17,2 juta KL.

Sementara itu, pertalite berpotensi over sekitar 24 persen dari alokasi 23,05 juta KL, menjadi sekitar 28 juta KL.

“Itu kalau tidak ada pembatasan dan tidak ada tambahan kuota. Ini siapa yang harus menanggung selisih harga dan potensi kerugian? Badan usaha yang menanggung?,” kata Abra.

Baca juga : Penyaluran BBM Subsidi Harus Dibatasi, Pengamat: Kuota Jebol, Siapa Menanggung?

Menurut dia, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah apabila konsumsi BBM penugasan jenis pertalite melebihi kuota. Hal ini otomatis akan menambah pengeluaran pada APBN karena barang penugasan tersebut harus mendapatkan kompensasi.

”Makanya sebetulnya terobosan pendataan yang dilakukan Pertamina adalah untuk mengantisipasi apabila nanti pada Oktober-November 2022, kuota BBM susbsidi-penugasan sudah terlampaui,” ujar dia.

Abra menyarankan pemerintah segera mengambil keputusan, menambah kuota atau dengan pembatasan pembelian. Saat ini ‘bola’ terkait upaya penyaluran subsidi ada di tangan pemerintah.

Baca juga : Dihantam Wakil Korsel, Gregoria Gagal Ke Final

Dengan demikian, harus ada kepastian bagaimana keingin pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi dan menjaga inflasi.

“Apakah all out menambah kuota BBM subsidi atau memang balanss, tetap memberikan subsidi kompensasi dibarengi pengendalian BBM subsidi,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.