Emang Kocek Negara Lagi Tebel?

RM.id  Rakyat Merdeka - Saat pandemi menghantam, berbagai pos anggaran kementerian/lembaga dipotong dan dialihkan untuk penanganan pandemi. Nah, sekarang saat situasi mulai normal lagi, para menteri rame-rame ajukan anggaran tambahan. Nilainya pun fantastis. Dari puluhan miliar sampai triliunan rupiah. Pertanyaannya, emang kocek negara yang sebelumnya sempat menipis karena dihajar pandemi sudah tebel lagi?

Kemarin, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara datang ke DPR, di Senayan. Tujuan mereka sama, minta agar anggarannya ditambah.

Baca juga : Pemerintah Dan DPR Sepakati Tambahan Anggaran Operasional Haji 1443 H

Pertama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia datang ke Badan Anggara (Banggar), meminta persetujuan tambahan anggaran sebesar Rp 82,2 miliar untuk 2023. Jika disetujui, pagu indikatif Kemenko Perekonomian bakal meningkat dari Rp 471,8 miliar jadi Rp 554,1 miliar.

Alasannya, memang masuk akal. Tahun depan Airlangga punya beberapa penugasan khusus. Seperti transformasi kelembagaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), membentuk dan mentransformasi ekonomi digital, dan persiapan menjadi tuan rumah Hannover Messe 2023.

Baca juga : KPK Setor Rp 5,5 Miliar Duit Denda Dan Uang Pengganti Ke Kas Negara

Ia juga mengusulkan realokasi antar program pada pagu indikatif 2023 sebesar Rp 7,5 miliar yang telah dibahas dalam trilateral meeting bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/ Bappenas. Pagu awal sebesar Rp 471,8 miliar sebenarnya sudah naik 6 persen atau Rp 26 miliar dibanding tahun 2022.

“Dengan usulan tambahan tersebut, maka rincian angkanya adalah program koordinasi kebijakan bertambah Rp 77,2 miliar dan program dukungan manajemen bertambah sebesar Rp 5 miliar,” jelas Airlangga.

Baca juga : Sukses Di SEA Games, Tim Karate Langsung Fokus Ke Kejuaraan Lain

Kedua, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang minta tambahan anggaran. Jumlahnya, Rp 50 miliar. Sebelumnya, Kemenko PMK telah mendapat pagu anggaran Rp 232 miliar di 2023. Katanya, permintaan ini sudah dibahas dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 18 Mei 2022.

Rinciannya, program koordinasi pelaksanaan kebijakan Rp 63,75 miliar. Seperti, untuk kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, kesehatan dan kependidikan, serta revolusi mental yang masuk dalam kegiatan prioritas nasional. Kemudian, Rp 168,54 miliar untuk program dukungan manajemen. Seperti belanja pegawai, belanja operasional, sarana prasarana, serta kesekretariatan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.