Prof Didik: Pemerintah Kudu Perkuat Ketahanan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah diminta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ancaman krisis. 

Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini pada acara diskusi forum guru besar INSAN CITA, Minggu (17/7).

Dampak krisis ekonomi global sudah dirasakan negara-negara lain. Misalnya, kata dia, baru-baru ini publik dikejutkan dengan kasus antre makanan di negara adidaya Amerika Serikat. Selain itu, Pakistan dan Sri Lanka juga mengalami krisis ekonomi dan politik. 

Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah Indonesia akan mengalami krisis ekonomi juga? Didik mengatakan, pertanyaan ini tidak mudah dijawab, tetapi bisa dikaji dari indikasi-indikasinya. Setidaknya ada lima indikasi masalah dalam ekonomi Indonesia.

Masalah pertama, kata dia, krisis Covid-19 dan dampaknya ternyata tidak berhenti setelah krisis berhenti. Berbeda dengan krisis ekonomi yang berhenti ketika inflasi telah reda, masalah suplai selesai, dan perbankan sudah bisa memberikan kredit lagi. 

Baca juga : APPKSI Setuju Pemerintah Turunkan Pungutan Ekspor CPO

“Indonesia mengalami dua krisis dimensi yakni kesehatan dan ekonomi. Maka seharusnya pemerintah tidak boleh abai terhadap dampak dari krisis Covid ini,” ujarnya.

Masalah kedua, yaitu kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang ditargetkan Presiden Jokowi sulit terwujud.

“Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5 persen seperti sekarang saja masih menjadi tanda tanya karena pengaruh krisis global yang sudah memakan korban, Sri Lanka dan Pakistan,” bebernya.

Menurut dia, pemerintah telah menyia-nyiakan momentum historis bonus demografi yang hanya datang sekali dalam sejarah-bangsa-bangsa. Akibatnya terjadi stagnasi pendapatan menengah bawah yang menyebabkan jumlah kemiskinan bertambah.

Masalah ketiga adalah krisis harga pangan dan energi. Didik mengatakan, di Amerika saat ini inflasi mulai tinggi dan sudah mulai ada antrean makanan. Makanan cukup, tetapi harganya tidak lagi terjangkau. Dalam ekonomi itu diartikan kondisi mulai sedikit chaos. 

Baca juga : Muhammadiyah Dorong Pemerintah Bentuk Pengawas Buat Lembaga Filantropi

Mengapa hal itu tidak atau belum terjadi di Indonesia? Karena pemerintah menyiram subsidi besar-besaran dan mencegat semua kemungkinan inflasi dengan menguras APBN, dan berutang besar. Menurutnya, kebijakan ini berbahaya dan akan menjadi bom waktu di masa mendatang. 

“Bebannya akan ditimpakan pada presiden yang akan datang,” ujarnya.

Masalah keempat adalah utang dan defisit yang sangat besar. Selain itu, kementerian dan pemda juga lebih boros dalam mengeluarkan anggaran di saat krisis saat ini. Salah satunya perjalanan dinas dengan alasan untuk menggerakan ekonomi.

“Masalah kelima, adanya kesenjangan sosial,” katanya.

Jadi dengan lima masalah di atas apakah Indonesia akan mengalami nasib seperti Sri Lanka dan Pakistan? Dari segi ekonomi berbeda. Indonesia Produk Domestik Bruto (PDB) 1 triliun dolar AS, sedangkan Sri Lanka hanya  80 miliar dolar AS. 

Baca juga : Antisipasi Lonjakan Harga Energi Ke Industri, Kemenperin Gaet ESDM

“Jadi Indonesia is large economy, Sri Lanka small economy. Pada saat Indonesia krisis, Sri Lanka tidak alami krisis. Tidak ada hubungan langsung antara Sri Lanka dan Indonesia,” katanya.

Tetapi, Didik menegaskan, potensi resesi krisis dan resesi Indonesia memang ada. Dengan catatan jika stabilitas politik lebih berat. Jika harga-harga terus naik, maka rakyat akan protes keras.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.