Dark/Light Mode

Pungutan Ekspor Sawit Dan Turunannya Dihapus, Pemerintah Mantapkan Dukungan Untuk Petani

Rabu, 20 Juli 2022 17:33 WIB
Penghapusan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya, merupakan upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan harga tandan buah segar (TBS) di level petani. (Foto: Istimewa)
Penghapusan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya, merupakan upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan harga tandan buah segar (TBS) di level petani. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Keuangan menegaskan, penghapusan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya merupakan upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan harga tandan buah segar (TBS) di level petani.

"Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor lebih cepat, dan meningkatkan harga TBS di level petani," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, seperti dikutip ANTARA, Rabu (20/7).

Seperti diketahui, pemerintah telah menghapus tarif ekspor produk kelapa sawit, dalam periode 15 Juli sampai 31 Agustus 2022. Ketentuan tersebut diputuskan melalui rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Baca juga : Luhut: Kami Ingin Harga Stabil, Tak Rugikan Petani

Penurunan tarif ini merupakan langkah untuk mendorong percepatan ekspor, terutama peningkatan harga TBS di level petani. Sekaligus berkontribusi terhadap penurunan harga crude palm oil (CPO) global.

Pemerintah terus berkomitmen mendorong kesejahteraan petani, melalui peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh rakyat.

Pemerintah turut mendukung hilirisasi produk kelapa sawit. Antara lain, dengan mendorong perkembangan industri oleokimia atau bahan kimia, yang berasal dari lemak. Seperti kosmetik dan detergen, maupun melalui pembentukan pabrik-pabrik kelapa sawit berskala kecil.

Baca juga : Kementan Fokus Subsidi NPK Dan Urea, Pengamat Paparkan Dasar Pemupukan

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Terutama, program pengembangan sesuai praktik pertanian yang baik, dalam rangka menunjang keberlanjutan usaha.

Upaya-upaya ini sejalan dengan komitmen untuk melanjutkan program mandatori biodiesel, demi mendukung target bauran energi Indonesia sebesar 23 persen pada 2025.

"Program mandatori biodiesel yang saat ini mencapai B30, mampu menciptakan instrumen pasar domestik. Ini mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor," jelas Febrio. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Live KPU