Dark/Light Mode

Pemerintah Kudu All Out Tekan Backlog

Rakyat Miskin Tak Punya Rumah Naik Setiap Tahun

Jumat, 12 Agustus 2022 07:30 WIB
Seorang bocah bermain sepeda di salah satu kompleks perumahan bersubsidi di Pandeglang, Banten, Senin (11/7/2022). Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menargetkan sebanyak 200 ribu unit rumah bersubsidi akan dibangun di tahun 2022 bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian yang layak huni dengan harga yang terjangkau. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/wsj).
Seorang bocah bermain sepeda di salah satu kompleks perumahan bersubsidi di Pandeglang, Banten, Senin (11/7/2022). Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menargetkan sebanyak 200 ribu unit rumah bersubsidi akan dibangun di tahun 2022 bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian yang layak huni dengan harga yang terjangkau. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/wsj).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah diharapkan meningkatkan subsidi perumahan rakyat. Sebab, angka backlog di Indonesia belakangan ini meningkat setiap tahun.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Haru Koesmahargyo menyebut, hampir 12 juta orang di Indonesia tidak memiliki rumah. Angka ini merujuk pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, yang menyebutkan angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Sebagai informasi, backlog merupakan kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Haru, untuk memperkecil angka backlog perlu sinergi semua pihak terkait. Karena fakta di lapangan, industri yang bergelut di sektor perumahan, termasuk perbankan, saat ini hanya mampu menyediakan 200 ribu hingga 250 ribu unit rumah per tahun.

Baca juga : Pemerintah Luncurkan Buku Vaksinasi Covid-19, Ini Isinya

“Sementara, setiap tahun ada 400 ribu pasangan baru menikah. Mereka pasti membutuhkan rumah sehingga perlu ada perhatian khusus untuk persoalan ini,” tutur Haru kepada Rakyat Merdeka, Selasa (9/8).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda sependapat dengan bos BTN. Menurutnya, setiap tahun angka backlog perumahan berpotensi semakin tinggi.

Hal itu terjadi tak lepas dari potensi penambahan sekitar 600 ribu penduduk Indonesia setiap tahunnya.

Baca juga : Pemerintah Kudu Berjuang Menjadikan Kebaya Sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda Milik Indonesia

Dia menilai, backlog seharusnya tidak melulu diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masyarakat kelas menengah yang tinggal ataupun bekerja di wilayah perkotaan, juga butuh hunian layak. Dan, jumlah kebutuhan itu cukup besar.

“Artinya, penyediaan hunian vertikal harus disediakan untuk masyarakat menengah dengan skema subsidi yang berjenjang. Dengan begitu, semua sektor bisa terpenuhi dan akhirnya backlog akan sedikit tertekan,” ujar Ali kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ali mengklaim, dari keseluruhan rumah bersubsidi di Tanah Air, lebih dari 60 persennya dikontribusi oleh pengembang-pengembang anggota REI (Real Estate Indonesia). Apalagi saat ini Pemerintah belum memiliki land bank yang dapat digunakan untuk rumah subsidi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.