Dark/Light Mode

Pemerintah Kudu All Out Tekan Backlog

Rakyat Miskin Tak Punya Rumah Naik Setiap Tahun

Jumat, 12 Agustus 2022 07:30 WIB
Seorang bocah bermain sepeda di salah satu kompleks perumahan bersubsidi di Pandeglang, Banten, Senin (11/7/2022). Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menargetkan sebanyak 200 ribu unit rumah bersubsidi akan dibangun di tahun 2022 bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian yang layak huni dengan harga yang terjangkau. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/wsj).
Seorang bocah bermain sepeda di salah satu kompleks perumahan bersubsidi di Pandeglang, Banten, Senin (11/7/2022). Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menargetkan sebanyak 200 ribu unit rumah bersubsidi akan dibangun di tahun 2022 bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian yang layak huni dengan harga yang terjangkau. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/wsj).

 Sebelumnya 
“Ini mengakibatkan Program Sejuta Rumah masih didominasi oleh pihak swasta. Padahal, konsep public housing seharusnya digarap oleh Pemerintah, bukan swasta. Sehingga dukungan subsidi Pemerintah harus lebih digenjot lagi,” pintanya.

Ali mendorong Pemerintah menyiapkan bank tanah untuk mengatasi backlog. Solusi lainnya, menurutnya, Pemerintah mendorong percepatan hunian kaum pekerja industri. Semua kawasan industri harus didorong membangun hunian vertikal di kawasannya untuk para pekerja.

Baca juga : Pemerintah Luncurkan Buku Vaksinasi Covid-19, Ini Isinya

Ali menyebut, terus meningkatnya harga tanah menjadi kendala pengembang mengatasi backlog. Hal ini menyulitkan pengembang membangun rumah subsidi.

Sehingga, tambah Ali, Pemerintah mesti all out mengatasi masalah di sektor perumahan.

Baca juga : Pemerintah Kudu Berjuang Menjadikan Kebaya Sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda Milik Indonesia

Menurut dia, Pemerintah saat ini kurang berpihak pada sektor perumahan. Hal itu bisa terlihat dari kecilnya subsidi Pemerintah untuk perumahan, mulai dari Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Subsidi itu belum sepadan dengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang jumlahnya sangat besar.

Baca juga : Partai Garuda: Ancaman Blokir Whatsapp Cs Jangan Hanya Gertak Sambal

“Subsidi BBM senilai Rpp 502 triliun dibandingkan dengan subsidi perumahan yang hanya Rp 28 triliun, jelas masih jauh. Minimal harus sebesar Rp 80 triliun per tahun dana yang disiapkan Pemerintah, untuk subsidi perumahan. Dengan asumsi 600 ribu unit per tahun kebutuhan rumah,” ungkap Ali.

Dia yakin, jika Pemerintah berkenan mengerek angka subsidi perumahan minimal Rp 80 triliun, maka angka backlog pasti akan tertutup. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.