Dark/Light Mode

Kebocoran Minyak Pertamina, Kemenhub Turunkan Bantuan

Senin, 22 Juli 2019 19:09 WIB
Direktur KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Ahmad. (Foto: KPJ/Rakyat Merdeka)
Direktur KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Ahmad. (Foto: KPJ/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengirimkan tim ahli serta mengerahkan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebagai upaya membantu mengatasi insiden kebocoran minyak dan gas (migas). 

Insiden kebocoran terjadi di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang terjadi sejak 12 Juli 2019 di Pantai Utara Jawa Karawang, Jawa Barat.

Direktur KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Ahmad mengatakan, sumur tersebut dioperasikan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang terletak 2 kilometer (km) dari Perairan Pantai Utara Jawa, Karawang.

“Pertamina sendiri juga telah mengirimkan tim tanggap darurat dan pengerahan tim penanggulangan yang dilanjutkan dengan menerjunkan 7 tim ahli yang berasal dari berbagai sektor namun hingga kini insiden tersebut belum berhasil diatasi," katanya di Jakarta, Senin (22/7).

Baca juga : Konflik Perbatasan RI-Malaysia, Setengah Telah Rampung

Ahmad menambahkan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, ada tiga tingkatan (tier).

Menurutnya, insiden kebocoran migas di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java tersebut masuk tier 1 di mana yang bertindak sebagai mission coordinator (MC) adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kepulauan Seribu yang merupakan syahbandar terdekat dari lokasi kejadian.

“Informasi mengenai kejadian ini memang baru disampaikan oleh Pertamina ke Ditjen Perhubungan Laut Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu pada 18 Juli 2019. Kami sangat menyayangkan keterlambatan pelaporan tersebut," ujarnya.

Namun demikian, kata Ahmad, Ditjen Perhubungan Laut bergerak cepat dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan langkah-langkah penanggulangan insiden tersebut dan memastikan bentuk penanganannya sesegera mungkin.

Baca juga : Asbun Yang Bilang Ada Perubahan Kepengurusan Di DPP Partai Golkar

Ahmad menilai, sampai saat ini pelayaran komersial belum kena dampak kerugian akibat kebocoran tersebut. “Sampai saat ini belum ada dampak bagi pelayaran komersial dan kapal yang berlayar tidak melewati wilayah tumpahan minyak," jelasnya.

Ahmad mengungkapkan, Kemenhub dalam waktu dekat akan mengeluarkan Notice of Marine kepada seluruh perusahaan pelayaran untuk menginformasikan mengenai peristiwa tersebut agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Kepala KSOP Kelas IV, Capt. Herbert Marpaung menjelaskan, pihaknya telah mengerahkan kapal patroli KNP. Sebanyak 355 ke lokasi kejadian. Adapun menurut informasi dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas I Tanjung Priok, kapal patroli KN. Jembio dan KN. Alugara juga dipersiapkan untuk diberangkatkan menuju lokasi kejadian.

“Setelah mendapatkan laporan dari PT PHE pada tanggal 18 Juli 2019, KSOP Kepulauan Seribu segera mengaktifkan tim penanggulangan musibah tumpahan minyak, membentuk Pos Komando (Posko) dan menginstruksikan terminal khusus di wilayah kerja Kepulauan Seribu untuk bersiapsiaga dan memberikan bantuan terhadap insiden tersebut," ujarnya.

Baca juga : Agar Pembelajaran Maksimal, Pertamina Lengkapi Sekolah Mangrove dengan Alat Peraga 

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menuturkan, penanganan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang kredibel, kompeten, dan memiliki pengalaman terbukti dalam menangani case yg sama. Salah satunya adalah pihak Kemenhub serta Boot & Coots, yang telah memiliki pengalaman terbukti dalam menyelesaikan peristiwa di Teluk Mexico. 

Peristiwa Teluk Mexico ini sendiri sempat jadi sorotan publik bahkan diangkat sebagai film berjudul Deepwater Horizon pada 2016. Selain itu, untuk penanganan risiko pencemaran lingkungan, Pertamina group telah menggerakkan 27 kapal dan 12 set Oil Boom, dan untuk menjaga agar tidak ada aktivitas nelayan di sekitar lokasi, Pertamina dan PHE ONWJ bekerja sama dengan TNI AL, Satpolairud, dan Pokwasmas, mengerahkan 7 unit kapal Patroli. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.