Asbun Yang Bilang Ada Perubahan Kepengurusan Di DPP Partai Golkar

RM.id  Rakyat Merdeka - Pernyataan pengurus DPP Partai Golkar Lawrence Siburian soal adanya perubahan kepengurusan di DPP Partai Golkar menimbulkan gejolak atau persoalan baru. Pernyataan itu dinilai tak berdasar dan cenderung asbun (asal bunyi).

"Saat ini DPP Partai Golkar belum ada melakukan perubahan kepengurusan. Sebaiknya seluruh kader maupun pengurus Partai Golkar lebih mengkedepankan dan menyuarakan isu-isu pembangunan program partai golkar menuju golkar menang 2024," tegas Wakil Ketua Badan Advokasi DPP Partai Golkar Muslim Jaya butarbutar dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

Menurut Muslim Jaya Butarbutar, seandainya pun benar ada revitalisasi kepengurusan DPP Partai Golkar, hal tersebut tidak melanggar ad/art partai.  Sebab kata dia, hasil munaslub 2017 telah memberikan rekomendasi penuh kepada Ketua Umum (ketum) terpilih Airlangga Hartarto sebagai formatur tunggal untuk melakukan revitalisasi dan membentuk kepengurusan pasca munaslub partai Golkar 2017. 

Baca juga : Kasus Suap Perkara Kejati DKI, KPK Panggil 2 Hakim PN Jakbar

"Melakukan revitalisasi kepengurusan organisasi adalah bentuk penyegaran organisasi, disamping banyaknya pengurus partai golkar yang tidak produktif," katanya.

Untuk itu lanjut Muslim, jika Ketum Airlangga melakukan revitalisasi secara organisasi sah sah saja.  

Ada Motif Terselubung

Baca juga : Bank Bukopin Perkuat Layanan Digital

Terkait munas Partai Golkar kata dia, harus dilaksanakan sebagaimana amanat ad /art  dan pelaksananaan munas partai golkar sesuai jadwal. "Dilaksnakaan bulan desember 2019  dan tidak ada urgensi untuk melaksnakaan munas sebelum oktober  atau sebelum pelantikan presiden RI," tegas Muslim.

Menurutnya, Alasan alasan apapun untuk mempercepat munas Partai Golkar sebelum oktober adalah alasan yang mengada ada, dan sangat tidak berdasar serta cenderung ada motif tertentu. 

"Sebaiknya semua kader dan pengurus partai golkar bersabar untuk menunggu Pelaksanan Munas 2019, yaitu bulan Desember 2019," pesan Muslim.

Baca juga : Dirjen Dukcapil Puji Wali Kota Airin

Sebelumnya, Politikus Partai Golkar Lawrence Siburian menyebut dinamika politik di internal Golkar berkembang dengan cepat. Bahkan Lawrence mengaku mendengar jika DPP Golkar mengajukan perubahan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sebelum munas dilaksanakan.

"Sekarang ada dua aliran pemikiran dan kelompok yang mendukungnya (Golkar). Pertama yang menginginkan supaya munas dilaksanakan sebelum Oktober, artinya sebelum kabinet terbentuk dan dilantik. Kedua ada yang menginginkan setelah itu, yaitu Desember," ujar Lawrence dalam diskusi bertajuk 'Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru' di d'Consulte Resto&Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019). [FAZ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.