Bahlil: Investasi Butuh Keadilan

RM.id  Rakyat Merdeka - Negara-negara G20 diminta kompak bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan rantai pasok dunia. Ini penting demi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya untuk mengurangi kemiskinan dan memerangi kelaparan.

Seruan ini disampaikan Men­teri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Trade, Investment and Industry Ministerial Meet­ing (TIIMM) G20 di Nusa Dua, Bali, kemarin.

“Singkatnya, G20 harus men­jadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil, sejahtera, inklusif, dan lestari. Khususnya menyuarakan kepentingan negara berkembang serta kelompok miskin dan rentan,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, kemarin.

Baca juga : Srikandi Polri Mesti Raih Lagi Kepercayaan Publik

Bahlil juga mengingatkan, pentingnya dukungan negara G20 mengadopsi kompendium atau keringkasan sebagai referensi ke­bijakan penyusunan dan impele­mentasi strategi, untuk menarik investasi berkelanjutan.

Menurutnya, investasi berkelanjutan diperlukan dalam rangka mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil dan merata.

Selaku Co-Chairman dari TIIMM G20, Bahlil mengakui masih ada berbagai tantangan dalam mewujudkan investasi berkelanjutan.

Baca juga : Dihajar Napoli, Klopp: Kami Pantas Kalah

Salah satunya, perlu kontribusi investasi terhadap hilirisasi. Dengan begitu, negara-negara berkem­bang dapat memajukan industrinya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Seperti yang dilakukan negara maju.

“Saya tegaskan, negara berkembang wajib diberikan kesempatan menaiki tangga yang sama untuk mencapai puncak. Seperti yang telah dilakukan da­hulu oleh negara-negara maju,” tegas Bahlil.

Menurutnya, investasi yang berkelanjutan juga perlu ra­mah terhadap kepentingan masyarakat setempat. Kolabo­rasi antara investor besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu terus didorong untuk memastikan investasi berkelanjutan menjadi investasi inklusif.

Baca juga : Delegasi Dari 22 Negara Hadiri DMM G20 Di Belitung

Mantan Ketua Umum Himpu­nan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu juga menegaskan, investasi membutuhkan keadilan. Saat ini, masih terjadi ketidakadilan arus investasi antara negara berkembang dengan negara maju di bidang energi hijau. Termasuk di dalamnya harga kredit karbon.

“Saat ini masih terjadi ketim­pangan. Hanya 1/5 saja dari in­vestasi energi hijau mengalir ke negara berkembang. Ke depan, perlu kesepakatan aturan pasar karbon yang lebih adil dan ber­imbang antara negara maju dan berkembang,” ucap Bahlil.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.