KRL Premium? Kebijakan Mundur

RM.id  Rakyat Merdeka - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengkritik pedas rencana PT KAI dan PT KCI meluncurkan jenis KRL premium di pertengahan 2019. Kebijakan ini sudah mendapat endorsmen dari Ditjen KAI, Kemenhub. Managemen KAI menjamin kehadiran KRL premium tidak akan mengganggu KRL reguler. 

Apakah langkah PT KAI merupakan langkah yang inovatif atau sebaliknya? Berikut ini beberapa poin pandangan YLKI seperti yang disampaikan dalam rilisnya.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, ada beberapa alasan.

Baca juga : Putusan Banding Kuatkan OSO

Pertama, dari sisi managemen KA commuter, ini justru langkah mundur atau setback. Di dunia manapun KA commuter tidak ada kategori kelas, tidak ada premium, tidak ada express, dan sejenisnya. Yang sekarang ini sudah benar, kok mau diruntuhkan lagi. Aneh bin ajaib...

Kedua, kehadiran KRL Premium hanya akan meminggirkan KRL reguler saja. Apapun alasannya. Karena apa yang dilakukan managemen KAI adalah menyalahi pakem. Dampak pemberlakuan KRL premium, adalah potensi pelanggaran hak-hak konsumen KRL secara keseluruhan sangat besar;

Ketiga, seharusnya PT KAI/PT KCI fokus pembenahan pelayanan secara keseluruhan, seperti memperbaiki infrastruktur dan atau menambah rangkaian. Dengan demikian headway KRL akan lebih singkat, carbin service akan lebih bagus, dan waktu tempuh yang lebih presisi. Sehingga KRL sebagai angkutan massal bisa membawa penumpang lebih banyak, dengan keandalan dan pelayanan yang prima;

Baca juga : Bank BNI Tak Mau Nasabah Kesusahan

Keempat, YLKI menduga, saat ini finansial PT KAI tertekan hebat karena beberapa hal: akibat dipaksa harus menghandle proyek LRT Jabodebek, dana PSO yang terlambat dicairkan atau bahkan dana IMO yang belum dibayar pemerintah. Sehingga PT KAI berupaya menambal pendapatannya dengan mengoperasikan KRL premium;

Lima, jika alasan PT KAI ingin menambah revenue di luar pendapatan tiket (non fare box), PT KAI bisa melakukan di sektor properti atau iklan. Asal jangan iklan rokok, karena melanggar regulasi.

Dengan banyak alasan itu, YLKI meminta pemerintah dan managemen PT KAI membatalkan rencana pemberlakuan KRL premium. Ini kebijakan kontra produktif bagi konsumen KRL secara keseluruhan dan bagi PT KAI. Selain itu akan menjadi bahan tertawaan oleh komunitas operator kereta commuter di dunia. [NAN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.