Menteri Teten: Keamanan Data & Trust Kunci Suksesnya Onboarding Digital UMKM

 Sebelumnya 
"Tentunya kami di Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sangat mendukung kemajuan fintech misalnya, dalam memberikan pinjaman ke UMKM. Mengingat perbankan masih melakukan pendekatan melalui collateral (agunan/jaminan) yang kerap menyulitkan. Harusnya perbankan bisa memanfaatkan berbagai layanan aplikasi credit scoring yang menjadi acuan daripada collateral. Di samping kami juga mendorong UMKM memiliki business plan dan pencatatan secara digital," imbau Teten.

Menurutnya, pendekatan inklusi dari hulu ke hilir dan sinergi ekosistem digital, merupakan fondasi utama bagi transformasi digital UMKM untuk mencapai kesejahteraan bersama di era digital.

Tercatat, saat ini UMKM yang menyumbangkan 61 persen PDB Indonesia memiliki peran utama dalam peta ekonomi digital Indonesia.

Baca juga : Moeldoko Center Bali Kembangan Industri Budaya Dan Olahraga

Sebanyak 20,2 juta pelaku UMKM telah tergabung pada platform e-commerce (IdEA, Agustus 2022). Dan sebanyak 1,6 juta produk UMKM onboarding dalam e-katalog belanja pemerintah pusat dan daerah di tahun 2022 (LKPP).

Di kesempatan yang sama, Ditjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengubah aspek kehidupan masyarakat di dunia melalui digitalisasi. Di Indonesia, pengguna internet tumbuh menjadi 210 juta orang atau sekitar 77 persen dari jumlah penduduk Tanah Air.

"Maka perlu didorong sistem serta infrastruktur yang andal guna meningkatkan aktivitas teknologi masyarakat. Terutama dalam layanan  keuangan yang mengedepankan keamanan data pribadi dan validitas secara elektronik. Transformasi teknologi lewat Digital Identity menjadi jaminan dan perlindungan hukum masyarakat saat bertransaksi," ujarnya.

Baca juga : Kolaborasi Aplikasi Majoo Dan BRI Mudahkan Transaksi Digital UMKM

Kominfo kata Semuel, mendorong persiapan kerangka digital yang membangun digital trust dan SDM digital berkompeten. Tak hanya itu, dukungan berbagai pihak, Kementerian/Lembaga (K/L) dan swasta juga menjadi agenda kolaborasi dalam rangka mempercepat digitalisasi nasional yang aman.

Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa memastikan, kegiatan lintas sektor digitalisasi yang aman di dunia sangat dibutuhkan. Pengembangan digital yang nyaman, melindungi data warga negara bukan hanya kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, tetapi juga layanan kesehatan, pendidikan dan lainnya.

"Maka sebanyak mungkin yang bisa diakses, harus dilakukan dengan bertanggung jawab, mendukung privasi dan kemanan data pribadi, dengan persetujuan otoritas lintas batas yang tetap memperhatikan keamanan siber secara global," pintanya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.