Jelang Nataru, Pemerintah Kudu Kendalikan Inflasi Pangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang akhir tahun. Secara historis, harga-harga bahan pangan akan naik jelang akhir tahun, baik karena tingginya permintaan maupun berkurangnya stok. 

Salah satu penyumbang terbesar inflasi pangan adalah beras, yang menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, harganya akan naik sampai awal tahun 2023. Hal ini wajar secara historis, dan tidak akan terlalu mendorong naiknya inflasi pangan.

“Harga naik, pasti karena siklusnya seperti itu, harga beras naik saat panceklik, siklus yang umum. Wajar saja. Berdasarkan data terakhir, sampai akhir Desember masih ada stok 1,8 juta,” kata Andreas, Senin (28/11).

Untuk itulah, inflasi dari sektor pangan mestinya masih bisa terjaga. Apalagi, berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, terdapat stok 1,8 juta ton beras yang tersedia di penggilingan seluruh Indonesia. 

Sementara, Perum Bulog menyampaikan stok beras saat ini hanya tersedia di level 594 ribu ton. Padahal pemerintah menargetkan cadangan beras Bulog minimal 1,2 juta ton. Untuk itu, Bulog meminta bisa melakukan impor beras. 

Andreas mengkritisi rencana impor beras. “Kalau dipaksakan impor, katakan masih ada negosiasi, baru masuk 2-3 bulan lagi, ketika panen raya, beras impor datang,” kata Andreas. 

Baca juga : Tito Keluarkan 9 Jurus Sakti

Lagi pula, sudah tiga tahun ini kita berhasil swasembada beras. Petani pun merasakan harga yang baik untuk mereka. 

“Petani sedang menikmati harga yang bagus untuk padi, gabah kering panen, biar saja menikmati yang bagus ini,” ucap Andreas. 

Andreas hanya meminta pemerintah mengkaji ulang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih dinikmati petani kecil. 

“Perbaiki pola penyaluran KUR, karena paling penting bagaimana itu bisa diakses petani, petani dengan penggilingan padi atau UMKM. Petani yang on farm yang bisa menikmati KUR kurang dari 1 persen,” tandas Andreas. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rakortas TPIP-TPID, melakukan penyaluran KUR senilai Rp 3,1 miliar secara simbolis kepada 10 debitur KUR di wilayah Pontianak, guna mendukung ketahanan pangan. 

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga berupaya mengatasi potensi kenaikan harga jelang akhir tahun. Antara lain, dengan memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penggunaan dana daerah, dan memperkuat kerja sama antar daerah (KAD). 

Baca juga : Bambang Brodjonegoro: Hadang Resesi Global, Pemerintah Perlu Siapkan Strategi

Menurutnya, Pemerintah Pusat meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung logistik.

“Tadi ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut. TPIP akan membuat surat, agar ini bisa dimanfaatkan dan menjadi catatan bahwa inflasi perlu ditangani lebih baik agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas. Itu bisa dicapai kalau inflasi bisa ditekan,” ungkap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kurangi Impor

Hal senada diungkapkan Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Dia mengatakan, pemerintah patut menjaga stok komoditas pangan dan memperkuat serapan pangan lokal jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

"Inflasi itu kuncinya. Supaya harga tidak naik terus,” katanya.

Pertama, dengan availability (ketersediaan) dari pangan. Kalau stok pangan terjaga maka demand (permintaan) meningkat, suplai tidak terbatas. Artinya, cukup, itu tidak akan menaikkan harga. Maka yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga stok pangan.

Baca juga : PBMA: Lawan Narasi Khilafah dengan Islam Rahmatan Lil Alamin

Menurutnya, selain siklus tahunan yakni inflasi mengalami kenaikan pada bulan-bulan tertentu seperti Natal, Tahun Baru, dan Lebaran, inflasi ke depan juga masih dihantui kondisi global yang tidak pasti.

"Tetapi spesial untuk tahun depan itu, inflasi cenderung tinggi karena dampak pandemi belum selesai. Mobilitas relatif belum balik 100 persen. Ditambah perang Rusia-Ukraina. Itu distribusi komoditas pangan dan energi terhambat," ungkapnya.

Karena itu, Esther menyarankan pemerintah juga fokus untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan impor.

Kedua, biar harga tidak naik, tidak bergantung pada komoditas impor.  “Kita berusaha memenuhi kebutuhan kita sendiri dengan bahan-bahan lokal," tegasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.