Defisit 2022 Turun Drastis

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi memberikan kabar menggembirakan. Pemerintah berhasil menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang semula diproyeksi sebesar 4,5 persen, berpotensi turun hingga 2,49 persen.

Upaya itu dilakukan dengan mengurangi beban pembiayaan tahun ini dan di 2023.

“Kalau ada yang tanya defisit kita akan jatuh di angka berapa 2022? Hitungan terakhir kita 2,49 persen. Dan, itu turun drastis dibanding saat pandemi Covid- 19. Inilah upaya-upaya yang kita lakukan agar ekonomi makro kita lebih baik dalam angka,” ungkap Jokowi saat menyampaikan key­note speech di acara Outlook Per­ekonomian Indonesia 2023, di Ballroom The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, kemarin.

Baca juga : Pecahkan Rekor Karya Terbanyak, Citra Pariwara 2022 Sukses Berat

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartar­to, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Ketena­gakerjaan Ida Fauziah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahen­dra Siregar, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasyid, Wakil Menteri Keuangan/Ketua Satgas Percepatan Undang Undang Cipta Kerja Suahasil Nazara dan ekonom senior Chatib Basri.

Menanggapi bocoran Presiden, Sri Mulyani menjelaskan, defisit bisa ditekan karena neraca pem­bayaran Indonesia terus mem­baik. Hal ini didorong oleh peneri­maan negara yang bagus. Hal itu ditopang penjualan komoditas yang tinggi dan transformasi ekonomi. Sehingga sumber penerimaan negara naik cukup signifikan.

“Pemerintah banyak mem­berikan fasilitas fiskal seperti tax holiday dan banyak dimanfaat­kan masyarakat,” ungkap Ani, sapaan akrabnya.

Baca juga : Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Warga Gempa Cianjur Dimulai

Misalnya di Morowali, lanjut Ani, banyak perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tax holi­day. Dan, Pemerintah mendapat­kan penerimaan negara lebih dari Rp 14 triliun, baik dari pajak, bea keluar, dan lain-lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tam­bah aktivitas dalam perekono­mian Indonesia yang kemudian menghasilkan penerimaan pajak dan memperkuat APBN.

Tidak hanya sukses mene­kan defisit APBN, Pemerintah melakukan pembayaran tagihan-tagihan seperti yang paling besar adalah kompensasi pencabutan subsidi yang mencapai di atas Rp 500 triliun.

Ke depannya, lanjut Ani, kebi­jakan fiskal akan terus dilakukan Pemerintah untuk mendorong perbaikan fundamental bagi sumber pertumbuhan ekonomi, terutama yang dipengaruhi oleh faktor dalam negeri.

Baca juga : Jokowi Pastikan Evakuasi Warga Tertimbun Hingga Distribusi Logistik Di Cianjur

“Kami akan terus menjaga konsumsi masyarakat, menarik investasi dan membuat insentif untuk meningkatkan daya saing produk ekspor,” ujarnya.

Ani menyebutkan, kebijakan fiskal juga akan terus diperbaiki, termasuk dengan meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan tidak hanya dilihat dari kuantitas penyalurannya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.