B2P3 Minta Bisnis Penempatan PMI Dibuka Seluas-luasnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) Jamaludin Suryahadikusuma meminta agar bisnis penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak dimonopoli. 

"Jangan ada monopoli, jangan hanya melibatkan satu asosiasi, buka seluas luasnya sehingga semua bisa ikut menempatkan," ujar Jamaludin dalam diskusi Indonesia Labour Forum (ILF) bertajuk 'Kupas Tuntas Sistem Penempatan Satu Kanal, Siapa Untung Siapa Buntung' dikutip Jumat (23/12).

Baca juga : KPU Diminta Adil, Coret 3 Partai Yang Diduga Sengaja Diloloskan

Menurut Jamal, sistem penempatan satu kanal (SPSK) ke Arab Saudi pada dasarnya merupakan tawaran program yang bagus. Karena, sekian lama Pemerintah memberlakukan moratorium penempatan ke Arab Saudi dan beberapa negara lainnya.

Moratorium diberlakukan pemerintah sejak 2012, dimaksudkan untuk memperbaiki sistem Penempatan TKI ke Arab Saudi dan negara timur Tengah yang selama ini kurang baik, sehingga banyak menimbulkan masalah bagi TKI.

Baca juga : Mahfud Dan Tito Kunjungi Pulau Rondo Sabang

Jamal melihat berlarutnya moratorium membuat banyak PMI berangkat ke negara penempatan secara ilegal. Untuk itu, kata dia, Pemerintah harus segera mengambil langkah agar penempatan bisa dibuka kembali.

"Sistem penempatan satu kanal ini bagus, hanya saja kenapa sistem ini belum jalan hingga saat ini? Hal ini yang kami pertanyakan. Malah disinyalir ada aspek monopoli lewat sistem ini, sehingga menimbulkan banyak protes," katanya.

Baca juga : Putri Marino, Jadi Polwan, Latihan Fisik Selama 3 Bulan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan mengatakan, cara pandang Pemerintah terhadap dunia pekerja migran perlu diubah. Dia menilai, Pemerintah penting berorientasi pada penempatan karena inti dari dunia migran adalah pada penempatan. Bukan sebaliknya, berorientasi pada perlindungan yang konsep dan implementasinya sulit dijabarkan.

Untuk diketahui, ILF diselenggarakan secara rutin oleh B2P3 untuk mengkritisi dan memotret masalah perburuhan, baik pekerja dalam negeri maupun buruh migran. Sejumlah pembicara hadir dalam ILF kali ini, antara lain pengamat kebijakan publik Hendra Setiawan, aktivis buruh migran Yusri Albima dan Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.