Mohon Perhatian, Subsidi Transportasi Umum Jangan Berat Ke KRL Jabodetabek

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejatinya, subsidi transportasi umum diberikan kepada warga, yang dalam mobilitas kesehariannya menggunakan transportasi umum untuk bekerja.

Dibedakan atau tidak, tergantung kemauan politik pemerintah dan ketersediaan anggaran yang ada.

Begitu kata Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Sugijapranata Semarang, Jawa Tengah, Djoko Setijowarno.

Djoko bilang, layanan transportasi umum Bus Trans Jateng dan Bus Trans Semarang sudah memberlakukan pembedaan tarif untuk kelompom umum, pelajar, mahasiswa, buruh, lansia.

"Sampai sekarang, cukup lancar dan tidak bermasalah. Malah, buruh merasa terbantu dengan tarif khusus itu. Dapat mengurangi pengeluaran ongkos transportasi untuk bekerja," ujar Djoko dalam keterangannya, Rabu (3/1).

Dia memaparkan, kontrak public service obligation (PSO) untuk KRL Jabodetabek pada tahun 2022, mencapai Rp 1,8 triliun. Tahun 2023, turun jadi Rp 1,6 triliun.

Total PSO pun begitu. Tahun 2022, berjumlah Rp 2,8 triliun. Tahun ini, turun jadi Rp 2,5 triliun.

Baca juga : Subsidi Tepat Sasaran KRL Jabodetabek

"Sebanyak 64 persen dari nilai total PSO Perkeretaapian, diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek. Bandingkan dengan subsidi untuk daerah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) dan Perbatasan dengan bus perintis se-Indonesia, yang hanya mendapat Rp 177 miliar (327 trayek). Cuma sepersepuluh dari PSO KRL Jabodetabek," jelas Djoko.

Dia pun kembali membandingkan, dengan subsidi angkutan perintis penyeberangan di 273 lintas, yang hanya Rp 584 miliar. Dan angkutan perkotaan di 10 kota, yang cuma Rp 500 miliar.

Alokasi Dana Kewajiban Pelayanan Publik ( Public Service Obligatian/PSO) Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk KRL dan KA Ekonomi Jarak Dekat. Karena kereta itulah yang digunakan sebagian besar warga, untuk beraktivitas sehari-hari.

Harapannya, banyak warga yang menggunakan kereta. Sehinggga, beban jalan raya bisa terkurangi.

"Ongkos naik KRL Jabodetabek memang murah. Tapi, biaya perjalanan layanan transportasi dari tempat tinggal ke stasiun (first mile) dan layanan transportasi dari stasiun ke tempat tujuan (last mile), mungkin lebih mahal," beber Djoko.

"Padahal, yang perlu diperhitungkan adalah ongkos total perjalan dari rumah hingga ke tempat tujuan, tidak lebih dari 10 persen penghasilan bulanan. Sesuai hasil riset Policy Research Working Paper 4440 World Bank," imbuhnya.

Kajian World Bank disimpulkan, berdasarkan riset dari negara-negara di Amerika Latin dan negara di Kepulauan Karibia pada tahun 2007.

Baca juga : Kendaraan Listrik Jangan Berhenti Sampai KTT G20

Menurut Survei Badan Litbang Perhubungan pada 2013, ketika ditetapkan tarif KRL Jabodetabek satu harga dan murah, total ongkos transportasi yang dikeluarkan pengguna KRL Jabodetabek masih 32 persen dari pendapatan bulanan.

Saat itu, layanan transportasi last mail belum sebaik sekarang.

Sekarang, setiap stasiun KRL yang berada di Jakarta sudah terintegrasi dengan Bus Trans Jakarta dan Jak Lingko. Namun, layanan transportasi first mile belum banyak perubahan. Angkutan ke stasiun, malah cenderung makin berkurang jumlahnya. Belum ada perbaikan yang berarti.

Baru ada Bus Trans Pakuan di Bogor dan Bus Tayo di Tangerang.

Karena itu, Djoko pun mengimbau wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, dan Kota Tangerang Selatan agar membangun sistem transportasi seperti Kota Bogor dan Tangerang.

"Kita jangan fokus hanya pada tarif KRL Jabodetabek. Yang penting itu, bagaimana kita merancang ongkos transportasi warga tak melebihi 10 persen pendapatan bulanan," ucapnya.

Prancis dan Singapura, kata Djoko, sudah bisa menekan hingga 3 persen. Sedangkan China, 7 persen.

Baca juga : Subsidi Angkutan Barang Perlu Ditambah

Berdasarkan kajian tahun 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pengguna KRL Jabodetabek yang bekerja di akhir pekan, tergolong sedikit.

Di hari Sabtu, hanya 5 persen. Di hari Minggu  3 persen. Sisanya adalah orang-orang yang bepergian, dengan tujuan perjalanan sosial. Seperti berwisata, kunjungan keluarga, seminar, ke pusat perbelanjaan.

Pada tahun yang sama, telah ada usulan mekanisme usulan subsidi tepat sasaran bagi pengguna KRL Jabodetabek. Tapi saat itu, belum ditanggapi serius oleh pemerintah.

"Sekarang, tidak ada salahnya untuk mempertajam kajian. Sehingga, pada saat yang tepat, dapat diterapkan setelah dilakukan beberapa sosialisasi ke masyarakat," tutur Djoko.

Dalam setahun, bisa lebih 100 hari di akhir pekan dan hari libur. Jika dikurangi subsidinya, dapat menghemat sepertiga.

Anggaran yang dihemat itu, dapat dialihkan untuk subsidi angkutan umum feeder, dari kawasan perumahan menuju stasiun.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.