Siap-siap Naik Roller Coaster, Menkeu Minta Semua Pos Pakai Stagen

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah dan DPR berupaya untuk mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan berbagai kemungkinan fleksibilitas. Di tengah peliknya situasi global.

Menkeu menyebut, kita tidak pernah tahu, kapan perang akan berakhir. Apakah perang Ukraina itu the one and only, atau akan muncul ketegangan baru. Seperti konflik China-Taiwan.

Makanya, kata Sri Mul, Kemenkeu nggak cuma baca Bloomberg dan analisis ekonomi. Kajian geopolitik, juga ikut dipelototi.

"Misalnya, ketika kemarin Putin bilang, yuk kita gencatan senjata. Itu kan bisa ya bisa tidak. Begitu juga mengenai kepastian, apakah pasokan senjata baru, bakal dikirim atau tidak. Itu kan menggambarkan seberapa perang itu akan prolong. Disrupsinya seperti apa. Buat kita, pernyataan Joe Biden dan Xi Jinping itu penting banget. Karena mempengaruhi bagaimana situasi geopolitik,” papar Menkeu dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media di sela acara Apresiasi Media di Gedung AA Maramis, Kemenkeu Jakarta, Jumat (6/1).

Baca juga : Dorong Stabilisasi Harga, Kementan Tambah Pasokan Cabe Ke PIKJ

Dengan ketidakpastian seperti itu, pemerintah dan DPR mengestimasikan APBN untuk penerimaan negara, secara konstan.

“Coba kita lihat, gross-nya itu kecil banget. Karena persis yang Anda semuanya juga observe, harga batubara melewati 400 dolar AS. Tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Sehingga, kemungkinan tidak akan tetap di situ. Itu sudah kita hitung. Karena itu, fleksibilitas sudah kita masukkan ke skenario 2023," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Fluktuasi harga komoditas, menurut Menkeu, juga tercermin pada harga minyak, yang sebelumnya pernah menyentuh 127 dolar AS, lalu turun ke 127 dolar AS. Kemudian anjlok lagi ke 97, dan sekarang 72 dolar AS.

Dalam 30 tahun terakhir, di masa Covid, harga minyak juga pernah mencapai titik renah nol rupiah. Ini pernah terjadi dua hari di masa kasus Covid tinggi.

Baca juga : Hari Pertama Masuk Kerja, Mentan Minta Pegawai Lebih Semangat

"Waktu kita tanya dengan Menkeu Saudi di pertemuan G20, mereka berkepentingan harga minyak stay di 90 dolar AS. Apalagi, pembangunan di Saudi juga sedang banyak. OPEC mengkalkukasi, kalau ada resesi, mereka memutuskan untuk mengurangi. Itu yang membuat upset. Ini menggambarkan bahwa harga komoditas very very uncertain," beber Menkeu.

Sebagai pengelola keuangan negara, Menkeu melihat langkah mana yang paling konservatif untuk ditempuh. Kalau itu terjadi, APBN seperti apa?

"Pengaruhnya ke penerimaan, pasti jelas. Makanya, kita mencoba membersihkan penerimaan dari pajak, bea cukai, dan PNBP yang berasal dari shock komoditas. Supaya kita bisa tahu, kira-kira shock-nya ke APBN kita berapa? Kalau ini terjadi, penerimaan kita bolong berapa ratus triliun. Terus, responsnya seperti apa? APBN harus tetap stabil. Karena kalau tidak, akan menjadi sumber ketidakpastian yang lain," tegas Menkeu.

Pertanyaannya, apakah itu akan terefleksi dari sisi belanja? Pasti. Itu sebabnya, sebelum masuk Januari 2023, Menkeu sudah mengirim automatic adjustment kepada DPR.

Baca juga : ASTON Priority Simatupang Berikan Beragam Penawaran Menarik Selama Ramadan

"Pasti, nanti sebentar lagi, dapat keluhan dari K/L. Katanya APBN bagus, kok ada automatic adjustment? Ini karena kita sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah hujan baru buka payung, ya telanjur basah dong. K/L tolong dilihat, kalau seandainya terjadi sesuatu, Anda punya bantalan nggak? Coba diidentifikasi lagi program-programnya, mana yang paling bisa dikorbankan," tutur Menkeu.

Itu dari sisi belanja. Dari sisi penerimaan, pemerintah telah membuat semacam exercise, kalau harga komoditas jatuh.

"Dari sisi belanja, kita lihat bagaimana kalau sampai harus. Kita juga tidak menutup mata, kalau subsidi tidak bisa Rp 550 triliun. Nah kalau harga minyak 60 atau 40 dolar AS, subsidinya pasti turun banget. Kembali ke 150 dolar AS lagi. Makanya kalau di Kemenkeu, semua pos saya suruh pake stagen. Karena perutnya muntir terus, kayak naik roller coaster," ucap Menkeu.

"Poinnya, APBN kita fungsikan sebagai anchor atau jangkar. Ke mana kita berlayar, ke mana kita berlabuh, itu yang harus kita kendalikan. Indonesia berlayar terus. Pada saat tertentu kita berhenti sebentar di pulau, jangkarnya harus bisa. Tapi, kalau ditanya tinggi gelombangnya. Apakah 1 cm, 2 m atau tsunami, ya aku nggak tahu. Itu yang nggak bisa kita kontrol. Yang pasti, kapalnya harus tetap terjaga,” pungkas Menkeu. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.