Kartu Prakerja Kudu Mampu Cetak Tenaga Kerja Kompetitif

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan tahun ini dengan skema normal dan target capaian hingga 1 juta penerima. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, skema normal Kartu Prakerja akan lebih berfokus pada upaya re-training, dan re-skilling. 

“Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu. 

Pakar ketenagakerjaan BRIN Triyono mengatakan, sudah tepat pemerintah mengejar kebutuhan tenaga kerja di Industri 4.0. 

“Kalau berbicara tentang kapasitas tenaga kerja tidak lepas dari pergerakan pasar kerja. Ke depan harus mengikuti apa yang dibutuhkan, misalnya bidang IT, big data. Apalagi main big data, ini skill yang bisa dituntut dan disediakan dalam Kartu Prakerja,” kata Triyono, Senin (9/1).

Baca juga : Kartu Prakerja Bukan Cuma Bantalan, Tapi Buka Peluang Wirausaha

Kemudian, dengan dilakukan dalam skema normal, artinya mengedepankan peningkatan skill ketimbang bansos, juga pelatihan dilakukan ada yang tatap muka. Hal itu diharapkan akan lebih efisien. 

Tenaga kerja Indonesia, kata dia, harus kompetitif. Apalagi adanya proyeksi penurunan Pertumbuhan Ekonomi dunia, yang sedikit banyak akan mempengaruhi industri terdampak. 

Meski di level internasional, dia melihat adanya penurunan, Pertumbuhan Ekonomi, dan kemudian di level PHK juga mengancam.

“Saya melihat diperlukan skill untuk memperluas lapangan pekerjaan, namun juga membuka ruang ruang pekerjan baru,” ungkap Triyono. 

Jika peserta Kartu Prakerja bisa berwiraswasta, maka dampaknya akan lebih terasa karena membuka lapangan pekerjaan baru. 

Baca juga : Zelensky: Warga Ukraina Mampu Ciptakan Keajaiban Natal Sendiri

Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan, Program Kartu Prakerja tahun 2023 menargetkan capaian hingga 1 juta penerima. 

Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. 

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai, Kartu Prakerja menjadi salah satu dari sedikit program pemerintah yang terencana dan terlaksana dengan baik.

"Dari evaluasi yang saya lakukan, Kartu Prakerja adalah program yang sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Pemerintah tinggal melanjutkan dan meningkatkan yang sudah baik tersebut," ujarnya.

Piter mengungkapkan, Kartu Prakerja hendaknya tidak dibatasi dengan kemampuan tertentu. Dia menyarankan agar Kartu Prakerja meningkatkan skill peserta di setiap jenis pelatihan yang dipilih.

Baca juga : NasDem Kudu Rajin Bermanuver Politik

Menurutnya, Program Kartu Prakerja ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja di semua sektor semua bidang. 

“Jadi tidak dibatasi. Semua skill perlu diperkuat. Para peserta Kartu Prakerja bebas memilih skill yang menurut mereka dibutuhkan," jelasnya.

Piter menerangkan, tidak ada kaitan antara skill yang harus dimiliki pekerja dan kondisi ekonomi global. Artinya, peserta program Kartu Pekerja sebaiknya memilih jenis pelatihan sesuai kebutuhan dan keinginan.

"Tidak juga ada hubungannya dengan kondisi ekonomi dan imbas global. Seorang pekerja bisa memilih skill komputer, pekerja lainnya memilih skill pertanian," pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.