Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kartu Prakerja Mampu Sesuaikan Lulusan Pendidikan Dengan Kebutuhan Industri

Senin, 12 Desember 2022 19:49 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Mismatch atau ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi permasalahan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Dari kajian Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 53,3 persen pekerja saat ini memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaannya.

Ini berarti sebagian besar pekerja beraktivitas di luar kompetensi atau ada ketidakcocokan antara pendidikan yang ditempuh dengan aktivitas pekerjaan yang dijalankan.

Hal ini juga menunjukkan bahwa arah pendidikan maupun pelatihan di Indonesia masih perlu diupayakan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Baca juga : Kemenperin Gelar Program D1, Lulusan Bisa Langsung Kerja

Kasus ini tak patut dibiarkan, perlu obat mujarab agar latar belakang pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Di sinilah peran Program Kartu Prakerja untuk memperkecil mismatch tenaga kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Bank Dunia menciptakan suatu sistem pemantauan keterampilan yang menyelaraskan program pendidikan dan keterampilan terhadap tuntutan dunia usaha dan dunia industri.

Langkah pertama yang dilakukan dari sistem pemantauan tersebut adalah melalui penyusunan Critical Occupation List (COL) atau Daftar Pekerjaan Kritis di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan di dunia internasional Daftar Pekerjaan Kritis telah digunakan untuk menyusun kebijakan pendidikan dan migrasi tersasar yang menangani kesenjangan keterampilan kritis.

Baca juga : Pura-pura Mau Melahirkan Demi Kabur Dari Pesawat

Tak hanya itu, Daftar Pekerjaan Kritis juga membantu para pembuat kebijakan untuk menentukan investasi-investasi program pelatihan, penyesuaian insentif untuk program pemagangan.

Serta, keterampilan-keterampilan mana saja yang harus dikembangkan oleh pencari kerja untuk meningkatkan nilai mereka di pasar tenaga kerja.

"Dengan adanya daftar ini, maka ketidaksesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan industri dapat terus diperkecil ke depannya," beber Rudy.

Berdasarkan hasil laporan IndOTaSk (Indonesia’s Occupational Tasks and Skills) 2020, terdapat 51 pekerjaan dengan permintaan tinggi di Indonesia.

Baca juga : Kwarda Pramuka Jatim Salurkan Bantuan Sosial Untuk Korban Gempa Cianjur

Profesi-profesi ini dinilai banyak dibutuhkan atau penting untuk perekonomian Indonesia. IndOTaSk merupakan studi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data untuk kebijakan pembangunan dan pemantauan keterampilan tenaga kerja.

Berdasarkan penelitian Bank Dunia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Bappenas) ada lima pekerjaan penting dari 51 profesi itu, yakni software developer, desainer grafis, arsitek bangunan, marketing manager, dan analis keuangan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.