Kartu Prakerja Bukan Cuma Bantalan, Tapi Buka Peluang Wirausaha

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menaikkan besaran bantuan bagi penerima manfaat program Kartu Prakerja 2023 dari Rp 3,55 juta menjadi Rp 4,2 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja akan dijalankan dengan skema normal mulai tahun ini. Fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian (skill) pada penerima manfaat, bukan sebagai bantuan sosial (Bansos).

Tahun 2023, program Kartu Prakerja dengan skema normal ditargetkan menjangkau 1 juta penerima. 

“Dengan skema normal ini, metode pelatihan akan dilakukan offline, online dan hybrid. Insentif yang diberikan juga akan dilakukan penyesuaian," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Baca juga : Dukung Perjalanan & Pariwisata Asia Tenggara, NusaTrip Buka Kantor Regional Singapura

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, program Kartu Prakerja akan menyiapkan tenaga kerja yang produktif.

“Peserta pelatihan belum tentu juga untuk mencari kerja, bisa juga untuk wirausaha karena mereka kan bisa memilih jenis latihan yang mereka inginkan,“ kata Piter, Rabu (4/1). 

Pieter yakin, peserta Kartu Prakerja, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun belum, akan merasakan manfaat dari program ini. 

“Program ini untuk meningkatkan skill, kemampuan, bagi pekerja yang belum atau sudah mendapatkan pekerjaan. Program ini membantu menaikkan kemampuan, sehingga lebih mudah mendapatkan pekerjaan,” jelas Piter. 

Baca juga : Ini Cara Nikita Willy Bangun Ikatan Emosi Bareng Baby Issa

Dua jenis bantuan yang diberikan program Kartu Prakerja adalah pelatihan dan uang tunai yang berguna di masa-masa seperti ini. 

Bantalan Ekonomi

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi mengungkapkan, Kartu Prakerja akan menjadi bantalan efektif bagi masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi, dipicu ketidakpastian ekonomi global.

“Minimal ada alokasi bansos yang diberikan negara ke warga negaranya, terutama bagi mereka yang terdampak krisis," ujarnya.

Baca juga : AP II Tutup 2022 Dengan Layani 62 Juta Penumpang Pesawat

Kendati demikian, Nawawi menyayangkan program pelatihan dan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja itu berbaur dengan skema bansos.

Skema bansos yang ada dalam program tersebut dinilai bisa mempengaruhi efektivitas dan tujuan Kartu Prakerja, yang sedianya diadakan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

Oleh sebab itu, Nawawi menyarankan pemerintah tidak mencampur program pelatihan dan bansos. Pemerintah perlu memiliki skema bansos terpisah dan terpusat.

“Harusnya pemerintah punya skema program bansos yang terpisah dan tersentral," pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.