Jokowi Kesal Indonesia Masih Impor Baju Bekas

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi kembali meluapkan kekesalannya terkait pembelian produk impor yang uangnya berasal dari pajak rakyat. Eks Wali Kota Solo itu melihat, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) masih senang belanja impor ketimbang produk lokal.

Padahal, kebijakan pembe­lian produk dalam negeri untuk belanja Pemerintah sudah dimu­lai sejak 2022. Namun, kebi­jakan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan kementerian/lembaga dan Pemda.

“Saya awalnya kaget. Banyak sekali pembelian produk-produk impor,” kata Jokowi di acara Business Matching Produk Da­lam Negeri di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Bamsoet Buka Turnamen Catur Terbuka Indonesia Master III Piala Ketua MPR

Jokowi mengungkapkan, produk impor itu dibeli dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak masyarakat, royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Saya sudah mengingatkan berkali-kali. Dividen yang kita miliki di BUMN (Badan Usaha Milik Negara), royalti dari tam­bang-tambang yang ada, peneri­maan bukan pajak yang juga kita dapatkan,” tegasnya.

Mantan Gubernur DKIJakarta ini menegaskan, bukan perkara gampang mengumpulkan APBN dari pajak masyarakat. Jokowi pun kaget saat mengetahui banyaknya pembelian barang impor yang uangnya berasal dari pajak rakyat.

Baca juga : Wacanakan Usung Ganjar Pranowo Dan Dipuji Jokowi, Elektabilitas PAN Beranjak Naik

“Sangat sulit mengumpul­kan pajak, sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemu­dian kita belikan produk impor. Kita belikan produk buatan luar negeri. Bener? Inilah yang selalu saya ingatkan,” katanya.

Parahnya lagi, kata Jokowi, Indonesia mengimpor pakaian bekas alias thrifting yang kian marak belakangan ini. Pakaian bekas yang biasanya didatang­kan dari Jepang, dianggap meng­ganggu industri dalam negeri.

“Jadi yang namanya impor pakaian bekas mengganggu, san­gat mengganggu industri tekstil kita,” tegasnya lagi.

Baca juga : Dorong Pemulihan Ekonomi Bali, IKA UII Bagikan Ratusan Paket Bansos

Dia menyebut Indonesia telah memulai kebijakan pembelian produk dalam negeri untuk belanja pemerintah sejak 2022. Selain Indonesia, Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan yang sama mulai 2023.

“Tahun 2023 Amerika mengumumkan prioritas pembe­lian produk dalam negeri pada belanja-belanja Pemerintah. Kita sih udah 2022,” terangnya.

Jokowi pun meminta kemente­rian/lembaga serta Pemda disiplin menggunakan produk dalam negeri pada belanja pemerintah. Pasalnya, pembelian produk da­lam negeri dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.