Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah berbagai proyeksi perlambatan kondisi perekonomian global, inflasi menjadi salah satu komponen perekonomian nasional yang mampu menunjukkan eksistensi yang terkendali dengan optimal. Stabilisasi inflasi tersebut mampu dicapai berkat extra effort yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Bank Indonesia dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP-TPID).
Tercatat, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 sebesar 5,51 persen (yoy) atau lebih rendah dari consensus forecast 6,5 persen (yoy). Selanjutnya, mengawali tahun 2023, inflasi IHK pada Maret juga tercatat sebesar 4,97 persen (yoy) atau menurun dibandingkan Februari yang sebesar 5,47 persen (yoy).
Baca juga : Dubes Heri Akhmadi Pamerin Kuliner Dan Keindahan Bali Di Tokyo
“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill yang fleksibel, responsif, serta akomodatif,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat menyampaikan keynote speech dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa Tahun 2023, di Purwakarta, Rabu (5/4).
Bauran kebijakan tersebut salah satunya diimplementasikan Pemerintah dengan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan mulai dari pengembangan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk maupun bunga kredit, DAK fisik dan non fisik, sampai dana desa ketahanan pangan.
Guna mendorong peningkatan produksi petani, Pemerintah juga telah memberikan dukungan akses pembiayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta KUR Super Mikro. Selain itu, perluasan inovasi teknologi dan digitalisasi pertanian juga dilakukan Pemerintah melalui perluasan adopsi teknologi (Internet of Things) seperti smart irrigation dan smart farming.
“Kerja sama antardaerah di wilayah Jawa, termasuk Jawa Barat, menjadi penting. Tadi Gubernur BI mengatakan agar daerah juga mengatur transportasi dan subsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerah penerima,” tegas Airlangga.
Baca juga : Mensos Minta Rusun Bantuan Pemerintah Tidak Berpindah Tangan
Dia juga menerangkan bahwa Pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan dengan operasi pasar, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras selama Maret-Mei kepada 21,353 juta penerima manfaat di 514 kabupaten/kota, serta melakukan penyampaian upaya Pemerintah melalui tokoh agama atau masyarakat dan media sosial.
Usai menyampaikan arahan, Airlangga juga melakukan tinjauan terhadap Operasi Pasar Murah sebagai bagian dari kegiatan GNPIP tersebut. Operasi Pasar tersebut dilengkapi dengan 14 kios bahan pangan pokok mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga sayuran.â–
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
