Erick Siapin Sembilan Jurus Sehatkan Dapen

 Sebelumnya 
“Februari-Maret kami buat buku biru petunjuk teknis ba­gaimana pengelolaan dapen yang benar, jangan sampai in­vestasi yang dilakukan dapen ini bodong lagi,” harap mantan bos Klub Inter Milan ini.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menambahkan, selagi menunggu hasil audit, pihaknya melakukan pembenahan di tata kelola dana pensiun. Salah satunya, dengan melibatkan jajaran direksi dan komisaris dalam pengambilan keputusan dana pensiun.

“Intinya adalah Good Corpo­rate Governance (GCG)-nya. Untuk itu kami usul tiap ada in­vestasi dapen, harus ada keter­libatan dari level BOD (Board of Directors) di BUMN-nya. Misalnya, Direktur Keuangan dan Direktur HC (Human Capi­tal) Telkom ikut dalam proses keputusan untuk kemana dana investasinya,” terang Arya.

Terkait penerapan dapen tersebut, selanjutnya akan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing BUMN.

Baca juga : Pengamat: Erick Paling Pas Dampingi Ganjar, NU-Nasionalis Sejalan

Dengan begitu pengawasan terkait dapen BUMN ke depan, akan diperluas hingga ke level komisaris. Arya menyebut, pengawasan dapen hingga tingkat komisaris pun baru kali ini dilakukan.

“Pengawasannya akan di­laporkan ke komisaris dari BUMN yang bersangkutan. Ini yang sudah terjadi di Telkom. Mereka sudah kasih laporan dari kondisi keuangan dari dapen,” sebut Arya.

Terkait peran Indonesia Finan­cial Group atau IFG, selanjutnya dapat dilakukan secara kerja sama bisnis atau Business to Business (B2B). Artinya, bisa saja pengelolaan dapen di suatu BUMN dikelola oleh IFG dalam bentuk kerja sama.

“Kalau ajak kerja sama mereka, ya dengan IFG. Bukan dapennya semua diberikan ke IFG. Tapi lebih ke tata kelola,” jelas Arya.

Baca juga : Cek Persiapan Hadapi Mudik, Menhub Tinjau Pelabuhan Merak dan Ciwandan

Terkait hal ini, Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, hasil audit dapen BUMN sangat menentukan arah ke depan, bagaimana pengelolaan dapen di perusahaan merah ini terus berjalan. Begitu juga dengan langkah penyelesaian dapen BUMN ini selanjutnya.

Nailul lalu memberikan usulan, sebaiknya pengelolaan dapen BUMN dilakukan oleh satu ba­dan atau lembaga saja. “Bisa saja oleh satu BUMN yang memang fokus mengelola dan melakukan manajemen yang struktural pada dapen seluruh BUMN,” ujar Nailul kepada Rakyat Merde­ka, kemarin.

Sejauh ini Nailul melihat, pengelolaan dapen di BUMN cenderung berbeda-beda, ter­gantung kemampuan setiap perusahaan BUMN. Maka tak heran, jika pengelolaannya pun memiliki kategori yang optimal dan tidak. Untuk itu jika disatu­kan, dana pengelolaan dapen akan lebih likuid.

“Penyatukan pengurusan da­pen bisa jadi opsi menarik bagi BUMN. Namun langkah ini baiknya menunggu hasil audit,” sarannya.

Baca juga : Cerita The Diplomat Tailor Siapkan Jas Rapi untuk Pelantikan Dito Ariotedjo

Nailul melanjutkan, holding IFG bisa menjadi opsi BUMN yang mumpuni melakukan pengurusan dapen BUMN. Di mana IFG merupakan Holding BUMN Jasa Asuransi dan Penjaminan, yang memiliki sembilan perusa­haan sebagai anggota holding.

“IFG bisa diandalkan untuk pengelolaan asuransi dan pen­siun nantinya. Harapannya, pengawasan pengelolaan dapen BUMN akan lebih terarah jika dalam satu badan atau lembaga,” imbaunya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.