Dark/Light Mode

Serapan Belanja Nggak Maksimal

Genjot Anggaran Di Akhir Tahun Tidak Akan Efektif

Minggu, 3 Desember 2023 07:10 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Mendagri Tito Karnavian (kiri), dan Seskab Pramono Anung (kanan) menyerahkan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023). (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Mendagri Tito Karnavian (kiri), dan Seskab Pramono Anung (kanan) menyerahkan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023). (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi geram lantaran serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) hingga Pemerintah Pusat belum maksimal jelang tutup tahun.

Satu bulan jelang pergantian tahun, realisasi serapan anggaran di tingkat Pemda di seluruh Indo­nesia baru mencapai 64 persen. Sedangkan, di tingkat Pemerintah Pusat juga masih 74 persen.

Pada APBN 2023, belanja negara dipatok Rp 3.061,2 triliun. Dari jumlah tersebut, dana transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan Rp 814,7 triliun.

Baca juga : Serahkan DIPA Dan TKD 2024, Jokowi: Panggunaan Anggaran Harus Tepat Sasaran

“Saya minta informasi ke Menteri Dalam Negeri, berapa realisasi anggaran sampai saat ini? Baru 64 persen di daerah dan pusat 74 persen. Padahal waktu kita tinggal 3 minggu. Artinya, dalam 3 minggu akan keluar uang bertriliun-triliun. Kenapa ini kita ulang terus tiap tahun,” kata Jokowi di acara penyerahan Daftar Isian Pelak­sanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Jokowi mengaku terus me­mantau persoalan lambatnya penyerapan anggaran ini setiap hari. Dia bahkan kerap menelepon Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengetahui bagaimana kondisi realisasi be­lanja Pemerintah, baik di APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sejak sembilan tahun yang lalu atau di awal Pemerintahan, saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata masih terjadi lagi, me­mang mengubah cara kerja itu tidak mudah,” tutur Jokowi.

Baca juga : Relawan Ganjar Milenial Bekali Gen Z Semarang Tips Dan Trik Lolos Ke PTN Impian

Karena itu, eks Wali Kota Solo itu meminta agar Ke­menterian/Lembaga (K/L) dan setiap daerah dapat menyiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment.

Dengan upaya tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ber­harap, penyesuaian anggarannya dapat lebih lincah. Jadi, begitu ada perubahan, bisa langsung dilaku­kan penyesuaian yang baik.

“Ketidakpastian sekarang ini betul-betul mengintai kita, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Orientasinya hasil. Fokusnya APBN, dan yang paling penting juga bermanfaat maskimal bagi rakyat,” kata Jokowi.

Baca juga : SIM Keliling Bekasi Jumat 17 Hadir Di Parkir Selatan Transera Waterpark

Dia juga mendesak agar para kepala daerah dan K/L segera mengeksekusi anggaran. Untuk tahun depan, Jokowi juga me­minta belanja anggaran segera dilakukan di awal tahun.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.