Dark/Light Mode

Praktik Percaloan Ditengarai Penyebab Tingginya Pengangguran Di Karawang

Sabtu, 30 Desember 2023 00:12 WIB
Caleg DPR RI Dari Partai Gerindra Hj Siti Nurul Qomariyah (Foto: Dok. Pribadi)
Caleg DPR RI Dari Partai Gerindra Hj Siti Nurul Qomariyah (Foto: Dok. Pribadi)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang memiliki populasi sekitar 2,37 juta orang dan dikenal sebagai daerah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, menjadi sorotan akademisi dan calon legislatif.

Berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan Badan Pusat Statistik, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Karawang, per Agustus 2022 sebesar masih tercatat sebesar 9,87 persen.

Angka ini memang penurunan sebesar 1,96 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 (11,83 persen).

Namun, menjadi ironi karena ternyata di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, angka penganggurannya ternyata lebih besar dibanding angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

"Banyak pengangguran di Karawang karena berbagai hal yang seharusnya dapat ditangani. Masih banyak kesenjangan sosial yang harus menjadi atensi pemerintah," kata Caleg DPR RI no urut 7 Partai Gerindra Daerah Pemilihan VII Jabar, Hj Siti Nurul Qomariyah.

Menurut data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi terpadat di Indonesia tersebut, per Agustus 2022 adalah sebesar 8,31 persen.

Baca juga : Mahfud Ingatkan Pentingnya Persaudaraan Dan Toleransi Dalam Perbedaan

Angka ini turun sebesar 1,51 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 9,82 persen.

Pemerintah Daerah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan daerah.

Pemkab Karawang menggunakan skema proporsi 60:40 untuk tenaga kerja, atau 60 persen tenaga kerja lokal dan 40 persen non lokal.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Administrasi Ketenagakerjaan, dan diatur selanjutnya melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

Regulasi ini dibuat sebagai akibat dari banyaknya pengangguran di tengah sektor industri yang terus berkembang.

Namun, menurut sebuah jurnal pendidikan yang ditulis oleh Indra Nirwan Fauzi, Lukmanul Hakim dan Kariena Febriantin dari Universitas Singaperbangsa Karawang, salah satu permasalah utama terkait penerimaan kerja adalah maraknya praktik calo penerimaan tenaga kerja.

Baca juga : Nataru Berjalan Damai Wujud Toleransi Tinggi Masyarakat Indonesia

Menurutnya, calo seakan sudah menjadi salah satu budaya dalam segala aspek di Indonesia ini. Tidak terkecuali di sektor ketenagakerjaan.

Praktik calo yang sudah terstruktur ini dinilai  menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka pengangguran di Karawang.

Perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja dari luar Karawang. Ini menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka pengangguran di Karawang.

Hj Siti Nurul Qomariyah mengatakan dirinya mencatat bahwa sebenarnya Pemkab Karawang seringkali mengkomunikasikan hal ini kepada mitra-mitra pemerintah dan pihak swasta.

Namun seringkali, usai sosialisasi acapkali masih banyak perusahaan melanggar kebijakan ini.

"Disnakertrans Karawang sebagai pihak implementor kebijakan ini sudah menjalankan tugasnya. Namun, perlu pengawasan juga dari publik, lembaga legislatif untuk mengawasi implementasi Perda ini agar dapat efektif," tuturnya.

Baca juga : Diikuti Perwakilan 18 Negara, Konferensi Moderasi Beragama Digelar Di Bandung

Padahal, masyarakat Karawang berharap, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerahnya dapat berpengaruh ke kesejahteraan mereka.

Karawang merupakan daerah seksi untuk investasi. Apalagi, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana pernah mengatakan, Pemerintah Daerah menjamin keamanan investasi di daerahnya.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di Karawang mencapai 6,33 persen lebih tinggi dibandingkan dengan LPE Jawa Barat sebesar 5,45 persen dan Pusat sebesar 5,33 persen pada 2022.

Investasi di Karawang juga terus menggeliat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat realisasi investasi hingga Semester I 2023 mencapai Rp 22,36 triliun.

Capaian itu merupakan posisi kedua realisasi investasi di Jawa Barat setelah Kabupaten Bekasi, yakni sebesar Rp 26, 47 triliun.

"Dengan pertumbuhan kawasan industri yang begitu pesat, masyarakat di Karawang seharusnya jangan sampai menjadi penonton saja," tandas Hj Siti Nurul Qomariyah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.