Cegah Peluang Korupsi, LKPP & Telkom Luncurkan Sistem E-Katalog 6.0

RM.id  Rakyat Merdeka - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6. Katalog versi terbaru ini diyakini dapat  meningkatkan performa sistem e-Purchasing Pemerintah dan mencegah peluang penyimpangan. 

Peluncuran katalog versi 6 dilakukan oleh LKPP dengan menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement pada Kamis (28/3). Unit ini fokus melayani transformasi digital untuk pengadaan pemerintahan.

Peluncuran Katalog Versi 6.0 ini dihadiri oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia, FM Venusiana R, Kamis (28/3).

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi mengatakan, bahwa Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik kepada pengguna. Yaitu melalui fitur baru katalog elektronik LKPP memberikan kemudahan kepada para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca juga : Pacu Keberlanjutan Industri, RI Luncurkan Program Eco-Industrial Park

“Dibandingkan sistem sebelumnya, Katalog Elektronik Versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau proses pengadaan Pemerintah. Harga,  spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,” ujar Hendi.

Keunggulan dari fitur terbaru lainnya katanya, untuk memberi kemudahan dalam menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi yang sedang berjalan. Pengguna juga dapat dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan,  sehingga mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

Katalog Elektronik Versi 6.0 saat ini diterapkan di lima  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai piloting, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selama masa migrasi dan piloting kepada K/L/PD tersebut, Katalog Elektronik versi sebelumnya masih bisa digunakan oleh K/L/PD lainnya hingga akhir tahun 2024. 

Baca juga : Lewat PaDi UMKM, Telkom Mudahkan Sistem Pembayaran Efisien dan Jangkau Pasar B2B

“Kami targetkan bahwa pengembangan Katalog Versi 6 sudah rampung pada akhir tahun ini, jadi seluruh K/L/PD sudah dapat menggunakannya,” kata Hendi.

Dengan Katalog Elektronik Versi 6 ini, pemerintah berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah dan pembangunan bangsa. Pemerintah mengundang semua pihak untuk menjelajahi dan memanfaatkan fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh Katalog Elektronik Versi 6.0.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia, FM Venusiana R mengatakan, bahwa Katalog Elektronik versi 6 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. 

“Dengan menyajikan daftar produk barang dan jasa yang telah melewati proses verifikasi dan penilaian, harapannya adalah menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif dan memberikan keuntungan bagi pembeli dan penjual,” ujarnya.

Baca juga : Gaet Mikael Jasin Jadi Brand Ambassador, Arummi Foods Luncurkan Susu Kacang Mede

Telkom sebagai BUMN Telekomunikasi berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbarui sistem pengadaan nasional di Indonesia, demi tujuan yang lebih besar yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Kembangkan Sistem Katalog

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasinya kepada LKPP yang telah sukses mengembangkan sistem tersebut. 

“Pengembangan ini bisa rampung karena orkestrasi Pak Hendi sebagai Kepala LKPP menggerakan seluruh stakeholder. Selamat saya ucapkan atas launching katalog ini. Karena sistem yang ada di LKPP ini telah in line dengan sistem di KemenpanRB, sehingga turut berpengaruh terhadap nilai RB,” ucap Anas.
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.