OJK: DP 0% Ada Syaratnya, Tidak Sembarangan

RM.id  Rakyat Merdeka - YLKI mengkritik pedas aturan baru yang dikeluarkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tentang uang muka nol persen untuk kredit mobil dan motor (mobtor). Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik aturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang melegalisasi down payment (DP) nol persen untuk kredit motor dan mobil.

“Sekilas terkesan pro publik. Padahal secara substansial, ideologis Peraturan itu justru sangat kontra produktif,” katanya. Tulus bahkan menduga ada conflict of interest antara OJK dengan lembaga pembiayaan (leasing).

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot langsung bereaksi. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan PJOK (Peraturan OJK) itu. Pihaknya merumuskan aturan melalui pertimbangan dan persyaratan yang komprehensif dan hati-hati. "Itu ada persyaratannya. Nggak sembarangan. Hanya diberlakukan pada perusahaan pembiayaan yang memiliki risiko kredit rendah. Maksimal 1 persen," jelas Sekar, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Sabtu (12/1).

Baca juga : KAI Tambah Kereta Baru

Melanjutkan penjelasan, Tulus Abadi menyatakan, Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018, tertanggal 27 Desember  2018 merupakan langkah mundur yang sangat serius. Baik pada konteks manajemen transportasi publik, ataupun keselamatan berlalulintas. Aturan itu bahkan dinilai pro pada kemiskinan.

Tulus menduga, aturan itu diintervensi oleh industri otomotif. Sebab, POJK tersebut akan mengakibatkan penjualan kendaraan bermotor meningkat tajam, khususnya roda dua. Dan itu berpotensi menaikkan angka kecelakaan lalu lintas. Bahkan, dapat memicu pemiskinan baru. "Menurut data BPS, kredit sepeda motor telah memicu kemiskinan khususnya rumah tangga miskin. Sebab, banyak rumah tangga miskin terjerat kredit macet sepeda motornya," papar Tulus.

Kebijakan OJK tersebut juga dianggap tidak sejalan dengan upaya Presiden Jokowi, yang meminta masyarakat menggunakan angkutan umum. "Stimulus DP nol persen ini akan mendorong orang membeli kendaraan pribadi. Ini bisa menurunkan minat orang menggunakan angkutan umum. Dengan segala macam potensi yang akan timbul, OJK harusnya membatalkan aturan tersebut," desak Tulus.

Baca juga : Kementan Setuju Importir Diwajibkan Tanam Kedelai

OJK menjelaskan, aturan DP nol persen bagi kredit mobil dan motor justru menjadi insentif bagi perusahaan pembiayaan, agar bisa memperbaiki kinerjanya. Disesuaikan dengan tingkat kesehatan, risk appetite, dan mengacu pada koridor manajemen risiko.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, POJK yang baru bukan untuk memperburuk keadaan. Hal itu justru dimaksudkan untuk menggenjot kinerja perusahaan pembiayaan. "Kebijakan itu dilakukan sebagai pancingan, agar perusahaan pembiayaan menjadi lebih sehat atau tumbuh menjadi lebih baik," jelas Wimboh di sela Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Jumat (11/1).

Mantan Komisaris Utama Bank Mandiri ini yakin, kebijakan DP nol persen untuk kendaraan bermotor mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. "Ekonomi itu kan harus rolling. Harus tumbuh. Dan ekonomi itu tumbuh kalau berjalan," ujarnya.

Baca juga : Aman, Kondisi Kelistrikan Natuna Pasca Gangguan Mesin Sewa

Soal tudingan bakal menambah ruwet kemacetan di jalan raya, Wimboh mengatakan, hal itu tak perlu dikhawatirkan. "Kemacetan betul harus diatasi. Cara mengatasinya dengan menyediakan layanan transportasi publik yang memadai. Kalau kualitas transportasinya bagus, orang pasti akan beralih ke kendaraan umum. Meskipun di garasi rumahnya ada mobil atau motor," papar Wimboh. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.