LKPP Ajak Lembaga Dan Kementerian Manfaatkan Teknologi Digital

RM.id  Rakyat Merdeka - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong seluruh kementerian dan lembaga memanfaatkan transformasi digital yang telah disiapkan. Ini penting, agar belanja barang dan jasa bisa lebih hemat.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto  mengatakan, penggunaan sistem teknologi yang disiapkan LKPP sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Menurutnya transformasi digital bisa menghemat anggaran, serta meningkatkan transparansi di semua kementerian dan lembaga.

"Tentu bisa menghemat anggaran. Misalnya, dengan e-Tendering kita bisa menghemat sampai 11 persen," kata Roni kepada Rakyat Merdeka usai acara Rakornas Pengadaan di Jakarta,  Selasa (6/11). 

Rakornas bertema Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju ini digelar dari tanggal 6 sampai 7 November 2019. Acara tersebut juga dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga : Anis Matta Berbuah Manis Atau Akan Berlinang Air Mata

Roni melanjutkan, E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka lewat elektronik.

Dijelaskan, transformasi digital pengadaan yang dilakukan oleh LKPP meliputi, kebijakan dan strategi pengadaan yang inklusif dalam rangka pemerataan ekonomi, dan percepatan pembangunan. Teknologi LKPP juga terus mengalami pengembangan.

Roni juga menyarankan agar semua pihak menjalankan instruksi Presiden untuk cekatan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.

"Menteri, Kepala Daerah, Pimpinan Lembaga semuanya juga aparat serta anak buahnya untuk mengentri pengadaan barang sesuai yang direncanakan," katanya.

Transformasi digital bisa meningkatkan transparansi seluruh pihak.  Melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web atau dikenal SiRUP bisa dipantau langsung oleh siapapun.

Baca juga : Kementerian PANRB Berikan Penghargaan Untuk 14 Kepala Daerah

"Bisa dicek melalui SiRUP dan dimonitor tanpa password. Disitu akan kelihatan siapa saja yang sudah isi atau Pemda mana saja yang sudah belanja," paparnya.

Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo mengintruksikan Kementerian serta lembaga untuk menggunakan cara baru dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.

Dalam sambutannya Jokowi sempat meluapkan kekesalannya tentang proses belanja barang dan jasa, kementerian dan lembaga yang modern, tapi cara pikir dan kerjanya masih menggunakan pola lama.

"Saya melihat proses-proses pengadaan kita sebetulnya sudah tadi e-procurement, e-purchasing, e-tendering bagus sekali, tapi praktiknya masih dengan 'mind set yang lama," kata Presiden.

Presiden pun mengingatkan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu dan keterlambatan sedikit, dapat mengurangi daya dorong APBN dan APBD dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Baca juga : Soal Penyerapan Anggaran PUPR, Basuki Beda Dengan Sri Mulyani

"Sekali lagi ini harus digarisbawahi, terutama belanja infrastruktur yang sangat sensitif terhadap waktu," ungkap Presiden.

Berdasarkan data LKPP, pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri secara langsung telah mendorong berputarnya roda ekonomi nasional.

Total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 adalah sebesar Rp 5.335 triliun. Dengan nilai penghematan sebesar Rp 177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.