Dark/Light Mode

Komisi VII DPR Diminta Dorong Evaluasi Kebijakan HGBT

Senin, 10 Juni 2024 14:02 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia (IPGI) melakukan audiensi dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada Selasa (4/6/2024), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Audiensi ini bertujuan untuk menyikapi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang wacananya akan dilanjutkan setelah berakhir di tahun 2024 ini.

Ketua umum IPGI Eddy Asmanto mengutarakan bahwa evaluasi kebijakan HGBT sangat diperlukan karena berdampak luas pada seluruh rantai suplai gas bumi, baik dari sektor hulu, midstream, maupun hilir.

Baca juga : Kembangkan Bitcoin, RI Diminta Contek Thailand

"Perlu dilakukan evaluasi efektifitas HGBT, agar manfaat yang diterima pelaku usaha sektor hulu, midstream dan hilir menjadi adil. Lagi pula HGBT ini kan awalnya untuk mendorong daya saing pada 7 sektor industri," ucap Eddy, dalam siaran pers, Senin (10/6/2024).

Eddy menambahkan, HGBT ini berdampak pada penurunan penerimaan negara di sektor hulu yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh negara di sektor hilir.

Seperti, kenaikan pendapatan pajak, kenaikan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing industri melalui penurunan harga.

Baca juga : Komisi VI DPR: Jika Tidak Diatur, Starlink Bisa Matikan Telkomsel Cs

"Sebagai informasi, pada tahun 2021 dan 2022 negara mengalami penurunan pendapatan dari ketentuan HGBT sebesar Rp 29,39 triliun, namun belum ada data kuantitatif yang menggambarkan kenaikan di sektor hilir.

Jika kebijakan HGBT ini terus dilanjutkan, IPGI mengharapkan adanya evaluasi yang menyeluruh," tutur Eddy.

Evaluasi menyeluruh ini, dikatakan Eddy, meliputi fairness (berkeadilan) terhadap semua stakeholder yang terkait baik di sektor hulu, midstream, hilir maupun industri sebagai pengguna akhir gas bumi.

Baca juga : PDIP Koalisi Atau Oposisi Di Pemerintahan Prabowo-Gibran? Ini Kata Sekjen Hasto

Dari audiensi yang dilakukan antara IPGI dan Komisi VII DPR, terdapat persamaan persepsi bahwa perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan HGBT dan DPR sangat concern dengan semua permasalahan yang diutarakan.

Selain itu, DPR akan menindaklanjuti aspirasi IPGI dengan mitra terkait dan bila diperlukan, akan dibentuk Panja HGBT.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.