Ekonomi-Pancasila Harus Sejalan

RM.id  Rakyat Merdeka - Guru Besar Ekonomi UGM, Gunawan Sumodiningrat sepakat dengan analisa ekonomi terkini dari mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedrajad Djiwandono. Bahwasanya, perekonomian Indonesia sedang baik-baik saja. Namun perlu dicermati, antara lain soal tantangan global, sektor keuangan, dan pentingnya menggenjot pajak. 

"Sebagai sesama alumnus Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan Bappenas, Pak Drajad itu rekan yang baik. Beliau juga mentor ekonomi pembangunan nasional yang memihak wong cilik," ungkap Gunawan kepada Rakyat Merdeka, Rabu (3/7/2024).

Baca juga : Pandangan Soedradjad Djiwandono: Ekonomi Kita Baik, Tapi Perlu Waspada

Soal kondisi geopolitik dunia bisa memengaruhi perekonomian nasional, Gunawan merasa tak perlu terlalu dicemaskan. Asalkan Ketahanan Nasional diperkuat dengan senantiasa melaksanakan UUD 1945 berdasarkan Pancasila sebagai jati diri Bangsa. "Pembangunan Nasional yang terencana dengan Smart dan Pancasilais. Yakni, fokus, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan," beber eks Deputi Sekretariat Wapres ini. 

Gunawan juga memahami Soedrajad yang mengeluhkan rendahnya tax ratio. Dia menyarankan agar pemerintah konsisten menerapkan Pajak Selektif dan Progresif. "Diutamakan kepada pengusaha yang sudah kaya raya. Kenakan pajak 20 persen kepada pengusaha papan atas, pengusaha besar sudah lama berkembang, serta usaha besar sudah lebih dari 10 tahun maju berkembang. Sebaliknya, beri insentif pajak bagi pengusaha kecil sedang berkembang," beber Gunawan. 

Baca juga : Menteri Siti Sebut Perhutanan Sosial Berhasil Bangun Ekonomi Masyarakat

Inisiator gerakan 'Membangun Indonesia Dari Desa, Berbasis Ekonomi Kreatif' itu mengingatkan, pajak adalah hak dan kewajiban setiap warga. "Hak membela bangsa dan negara, gotong royong bersama membangun bangsa dengan pajak negatif disebut subsidi. Pajak subsidi adalah satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada subsidi karena dari pajak, dan ada pajak karena untuk subsidi," terang Gunawan. 

Sebelumnya diberitakan. Soedrajad hadir dalam acara Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank, di Jakarta, Selasa (2/7/2024). Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu bicara soal kondisi dunia sedang menghadapi ketidakpastian. Alhasil, pemerintahan baru Indonesia kudu mewaspadai tantangan keuangan dan bisnis yang cukup besar. Secara khusus, Soedrajad juga menyoroti rendahnya penerimaan pajak dari 279 juta penduduk. 

Baca juga : Mantapkan Sinergitas Dengan Media, PHI Gelar Bincang Asik Soal Migas

"Saya malu. Zaman saya di pemerintahan dulu, di era Pak Harto, tax ratio kita hampir 16 persen. Sekarang kok hanya 10 persen," ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah memaksimalkan asosiasi global, seperti Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Lalu, memperhatikan kebutuhan bahan pokok agar gejolak ekonomi dunia tidak masuk ke sektor riil dalam negeri. "Kalau ini terpenuhi, kita akan baik-baik saja," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.