Pandangan Soedradjad Djiwandono: Ekonomi Kita Baik, Tapi Perlu Waspada

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Prof J Soedradjad Djiwandono memandang ekonomi Indonesia saat ini baik-baik saja. Namun, ia mengingatkan Pemerintah perlu waspada dengan kondisi geopolitik dunia yang bisa memengaruhi ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Soedradjad dalam Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank, di Jakarta, Selasa (2/7/2024). Guru Besar Ekonomi Internasional Nanyang Technological University Singapura ini menyampaikan, kondisi dunia sedang menghadapi ketidakpastian. Di antaranya, karena sejumlah negara barat sedang melangsungkan Pemilu, seperti Amerika Serikat dan Prancis.

Menurutnya, pergantian pemimpin negara-negara besar itu, bisa diikuti dengan perubahan kebijakan yang buntutnya bisa merembet pada situasi perekonomian Indonesia. "Dunia ini makin sempit, kita makin terkait antara satu dengan lain," terangnya.

Selain itu, kata Soedradjad, kondisi politik dunia saat ini hampir diambil alih kelompok kanan ekstrem yang menutup diri dari sistem globalisasi. Misalnya, di Prancis, ketika Presiden Emanuel Macron di ambang kekalahan karena partainya keok di Pemilu Parlemen Uni Eropa. Soedradjad memprediksi, Partai Reli Nasional yang dipimpin tokoh muda Jordan Bardella bakal menggantikan Macron dan mengubah kebijakan yang dibuatnya.

"Mereka orang kanan yang ekstrem dalam politik dan ekonomi, karena lebih suka isolasi dibanding globalisasi. Tentu kita tidak ingin ini terjadi di negara kita," ujarnya.

Baca juga : Kemenkes: Imunisasi Ganda Aman Bagi Anak

Bahaya serupa terjadi di Amerika yang sedang melakukan Pemilu. Kandidatnya adalah Joe Biden dan Donald Trump. Menurutnya, umur Joe Biden yang menginjak 81 tahun membuatnya kurang cermat dalam mengambil kebijakan. Trump juga bermasalah. Karakternya suka memanipulasi dan masih banyak utang kasus hukum. 

"Hal ini jelas menyebabkan ketidakpastian di dunia, termasuk di negara kita. Karena disrupsi makin banyak," imbuhnya.

Atas kondisi tersebut, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ini menilai, pemerintahan berikutnya bakal menghadapi tantangan keuangan yang cukup besar. Dia menyatakan, kondisi ekonomi dalam negeri memang masih baik-baik saja, tapi bukan berarti boleh santai. 

"Kita tidak boleh lengah terhadap iklim bisnis. Harus mawas diri, jangan pernah berhenti mengawasi apa yang terjadi di sekitar kita," pesannya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, cadangan devisa Indonesia masih aman. Pada akhir April 2024, masih di angka 136,2 miliar dolar AS atau setara Rp 2.230 triliun. Hanya saja, yang membuat pasar merasa risau adalah jatuh tempo pembayaran utang luar negeri yang cukup besar di tahun depan. "Ini yang bikin pasar grogi,” imbuhnya.

Baca juga : Promosi Wisata, Jurnalis Asing Diajak Muter Jakarta

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Soedrajad mengusulkan, salah satunya menggenjot pendapatan negara lewat sektor pajak. Dia memandang, pendapatan negara dari sektor ini sangat rendah dan tidak mencerminkan jumlah penduduk yang mencapai 279 juta jiwa. Penerimaan pajak Indonesia kalah dibanding Laos yang jumlah penduduknya hanya 7,7 juta jiwa.

"Saya malu. Zaman saya di pemerintahan dulu, di era Pak Harto, tax ratio kita hampir 16 persen. Sekarang kok hanya 10 persen," ucapnya.

Ia mendorong pemerintah berikutnya melakukan efektivitas penarikan pajak, serta menutup celah kongkalikong antara wajib pajak dan petugas pajak. Dia menilai, saat ini masih terdapat praktik main mata di antara wajib pajak dan petugas pajak yang membuat penerimaan negara berkurang. 

"Jika praktik ini dihilangkan, saya yakin tax ratio kita bisa meningkat setidaknya 2 persen dari posisi saat ini," ucapnya.

Dia juga meminta pemerintah memaksimalkan asosiasi global, seperti Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Dia berharap, Indonesia tidak hanya jadi tempat perputaran uang dunia tanpa mendapatkan keuntungan.

Baca juga : Diwarnai Aksi Mewek Ronaldo, Portugal Jumpa Tim Ayam Jantan

Soedradjad melanjutkan, pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan bahan pokok agar gejolak ekonomi dunia tidak masuk ke sektor riil dalam negeri. "Kalau ini terpenuhi, kita akan baik-baik saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, penerimaan negara tengah mengalami penurunan. Penerimaan negara per Mei 2024 baru Rp 1.123,5 triliun, turun 7,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1.209 triliun.

"Ini perlu kita monitor dan waspadai," kata Sri Mulyani, saat konferensi pers APBN Kita, Kamis (27/6/2024).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.