Kemenkop Minta Koperasi Perbesar Akses Pembiayaan Ke UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Peran koperasi sebagai lembaga penyalur pembiayaan ke UMKM sangatlah penting. Untuk itu keberadaan koperasi diharapkan Kementerian Koperasi dan UKM mampu memperbesar realisasi pembiayaan kepada para pelaku usaha.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam arahannya di Forum Koordinasi Peningkatan Peran KSP/KSPPS Dalam Pembiayaan UMKM menyampaikan, akselerasi pembiayaan dan investasi dilaksanakan dengan strategi agregasi pembiayaan lintas Kementerian/Lembaga (K/L), guna pengembangan UMKM agar bisa naik kelas.

Teten menegaskan, optimalisasi akses pembiayaan ke UMKM juga bersumber dari Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP/KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USP/USPPS) koperasi.

"Kalau akses pembiayaan ini meningkat, saya rasa mampu mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing, sehingga produk UMKM orientasi ekspor makin tinggi," katanya.

Baca juga : Genjot Ekonomi BIMP-EAGA Lewat Kolaborasi Pengusaha dan Pemda

Hingga November 2019 tercatat, ada 20.852 unit KSP/KSPPS atau 15,09 persen dan 51.081 USP Koperasi atau 38,98 persen daru jumlah koperasi nasional (138.140 unit), serta di antaranya 4.684 KSPPS/USPPS Koperasi.

Teten meminta, ke depan, koperasi perlu terus meningkatkan kinerja manajemennya, serta fokus untuk meningkatkan layanan pembiayaan secara efesien dan efektif kepada UMKM/anggota dengan implementasi sistem informasi teknologi (fintech). "Sehingga UMKM atau anggota dapat mengakses secara mudah dan cepat," imbaunya.

Diakui bekas Kepala Staf Presiden ini, ekonomi struktur saat ini berbentuk piramida, yang puncaknya diisi oleh usaha besar, paling bawah justru banyak usaha kecil. "Ini harusnya dibalik, bagaimana usaha yang menengah ini naik ke usaha besar, supaya strukturnya lebih adil," tegasnya.

Itu kenapa lanjut Teten, upaya ini harus didorong dari sisi pembiayaan. Pendekatan pertama yang dilakukan adalah, pemberdayaan melalui komunitas sistem kluster kelompok berdasarkan jenis usaha, komunitas atau wilayah, agar realisasi pembiayaan bisa lebih masif.

Baca juga : Pertamina Mantapkan Transformasi, Menuju Perusahaan Energi Kelas Dunia

Untuk itu, dalam rangka peningkatan kinerja KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi, Kementerian Koperasi telah merumuskan kebijakan melalui peraturan Menteri Koperasi dan UKM, tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam/usaha simpan pinjam, dan pembiayaan syariah oleh koperasi serta peningkatan kapasitas dan sertifikasi pengelola KSP/KSPPS.

"Meningkatkan peran KSPPS, antara lain dalam pengembangan unit tanwil (bisnis) dan unit mall (sosial), antara lain melalui pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF)," ujarnya.

Realisasi Penyaluran

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati menyampaikan laporan realisasi penyaluran akses pembiayaan melalui KSPPS/USPPS.

Baca juga : Kemenkop Tetapkan Bank Mantap Penyalur KUR

Per November 2019, tercatat realisasi pendayagunaan wakaf uang melalui KSPPS/USPPS Koperasi sebanyak 154 KSPPS/USPPS Koperasi (sebagai nazhir wakaf) di 11 Provinsi nilai penghimpunan mencapai Rp 28,5 miliar.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ditetapkan 3 KSPPS Nazhir Wakaf terbaik (nilai penghimpunan wakaf uang terbesar) di antaranya KSPPS Benteng Mikro Indonesia (BMI), Banten dengan nilai penghimpunan Rp 7,2 miliar.

Terbaik II, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera (Jawa Timur) dengan nilai penghimpunan Rp 2,2 miliar dan ketiga KSPPS Surya Abadi Riyanto (Lampung) dengan nilai penghimpunan Rp 1 miliar.

"Yang ketiga, kepada KSP KUD Mintorogo di Jawa Tengah dengan nilai penyaluran UMi Rp 11,37 miliar," sebutnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.