Dark/Light Mode

Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi

Penurunan Jumlah Kelas Menengah Mesti Dibenahi

Minggu, 13 Oktober 2024 07:10 WIB
Ilustrasi. Foto: Istimewa
Ilustrasi. Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Diakuinya, deflasi lima bulan berturut-turut berdampak cukup besar bagi pedagang hingga petani. Akibat dari daya beli yang menurun, petani cabe dan bawang merugi.

Demikian juga dengan peda gang, mereka terpaksa menjual dengan harga murah agar ada yang beli.

“Kalau jual telur terlalu murah, jual ayam terlalu murah, pedagang langsung bangkrut, tidak ada pe nolong. Tapi kalau harga tinggi, itu bisa ditekan. Ada dana dari bupati, dari gubernur. Inflasi naik, bisa diatasi. Tapi kalau deflasi, bisa bangkrut,” ujar Zulhas.

Baca juga : OJK All Out Perkuat Peran Industri Syariah Nasional

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Raka buming, Dradjad H Wibowo mengatakan, untuk mengurangi be ban masyarakat kelas menengah, ada kemungkinan Pemerintahan Prabowo menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) badan dari 22 persen menjadi 20 persen.

“Kami memang ingin menu runkan PPh badan, tapi belum spesifik, masih keinginan,” kata Drajad di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia belum bisa membocorkan besaran penurunan. Alasannya, belum ada keputusan final, lan taran masih mempertimbangkan kinerja penerimaan negara.

Tunda Kenaikan Pajak

Baca juga : Iuran Sampah Rumah Tangga Menambah Beban Masyarakat

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, untuk mencegah kelas menengah turun semakin banyak, Pemerintahan mendatang harus membuat ke bijakan easy money, atau kebi jakan moneter ekspansif yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.

“Kebijakan ini sangat diper lukan agar ekonomi tidak lesu. Khususnya bagi kelas menengah yang saat ini daya belinya se dang menurun,” kata Esther kepada Rakyat Merdeka, Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, beberapa ke bijakan yang bisa langsung dilaksanakan oleh Pemerin tahan Prabowo pasca peralihan Pemerintahan, yakni menunda kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN). Ini harus dilakukan agar pendapatan masyarakat, khususnya kelas menengah tidak semakin tergerus.

Baca juga : Finlandia Vs Inggris, Three Lions Unggul Segalanya

Pemerintahan baru, lanjut Es ther, juga bisa menggelontorkan insentif fiskal atau tax reduction untuk sektor-sektor produktif dan bernilai tambah.

Langkah lain yang bisa diam bil, yakni menurunkan tingkat suku bunga, memberikan subsidi bunga kredit dan mendorong penyaluran kredit. Khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). NOV

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 7, edisi Minggu, 13 Oktober 2024 dengan judul "Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi Penurunan Jumlah Kelas Menengah Mesti Dibenahi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.