Kadin dan Kemenlu Perpanjang Kerja Sama Diplomasi Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memperpanjang dan memperbaharui nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama membangun sinergi diplomasi ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia. Kerja sama ini pernah ditandatangani pada 2011.

Kerja sama ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi di Kantor Kemenlu pada Rani (8/1). 

Baca juga : Bangun Kembali Sulteng, Jepang Pinjamkan Rp 3,5 Triliun

“Kami memperbaharui MoU ini merujuk pada perkembangan kondisi yang terjadi sekarang ini karena urgensi kerja sama untuk mencapai tujuan diplomasi ekonomi kita di mancanegara sudah sedemikian tinggi,” ungkap Rosan.

Dia mengatakan, perkembangan ekonomi internasional semakin penuh tantangan dan sangat penting mengamankan strategi untuk menjadikan Indonesia bagian dari 5 ekonomi terbesar dunia dalam 20 tahun. “Kami akan mendorong peningkatan perdagangan dan investasi baik untuk di dalam negeri dan di luar negeri bagi kepentingan perekonomian Indonesia,” kata dia.

Baca juga : Konflik AS dan Iran Ancam Ekonomi RI

Rosan menjelaskan, dengan Kemenlu pihaknya akan melakukan aktivitas diplomasi ekonomi Indonesia di negara-negara akreditasi serta menyusun database yang lebih kredibel dan aktual dalam mendukung aktivitas tersebut. 

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta W Kamdani menambahkan, Kadin sebagai wadah para pelaku usaha nasional juga akan meningkatkan komunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan di Luar Negeri. “Kami akan melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bersama secara terprogram dan sistematis, saling bertukar informasi mengenai potensi dan peluang usaha, serta kebijakan dan peraturan terkait diplomasi ekonomi, pengembangan kapasitas dan akses perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UKM) ke pasar internasional, juga meningkatan daya saing Indonesia di pasar internasional,” jelasnya.

Baca juga : Rapat Perdana, Dewas Samakan Persepsi Soal Amanat UU KPK

Shinta menambahkan, pelaku usaha perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan umum dan sektoral, khususnya mengenai investasi dan perdagangan. Diperlukan adanya dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat lebih berorientasi pada ekspor.

Menurutnya, untuk mendorong perdagangan dan investasi, perlu dilakukan pula institutional reform pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan dan investasi melalui  kajian-kajian dan penguatan riset pasar. Antara lain mencakup: promosi; market intelligent; pengumpulan data dan informasi hambatan non-tariff termasuk regulasi teknis, standar, dan private standards; pengumpulan data usaha; business matching; dan pendampingan. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.