Kadin Minta Insentif Di Sektor Transportasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelaku usaha mendorong agar pemerintah memberikan insentif agar roda ekonomi bisa terus berjalan. Khususnya buat pengusaha di sektor transportasi nasional yang terpukul akibat wabah virus corona.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, mengaku prihatin dengan kondisi saat. Ia berharap masa sulit ini dapat segera berakhir.

"Untuk itu, serangan virus corona di dunia usaha harus dihadapi dengan solidaritas yang kuat di antara sesama. Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas kita saat ini. Tapi tentunya setelah itu, kita perlu mencari cara agar geliat bisnis tetap dapat berjalan positif di masa mendatang," katanya di Jakarta, Selasa (17/3).

Baca juga : Menteri Tito Minta Anies Koordinasi Dengan Pusat

Menurutnya, kondisi seperti ini telah memukul dunia usaha dan memukul segi investasi di sektor transportasi karena terjadinya penurunan volume muatan barang dan orang baik di transportasi udara, laut, maupun darat.

"Pukulan ini akan cukup terasa hingga beberapa waktu ke depan. Untuk itu, pelaku usaha meminta adanya insentif untuk menstimulus geliat bisnis kembali," ujarnya.

Di sektor transportasi darat, kata Carmelita, insentif itu bisa diberikan dalam bentuk fiskal, menunda pemungutan pajak selama 6 bulan, yang mencakup pemberian fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), relaksasi pembebasan PPh 22 impor, pengurangan PPh 25, relaksasi restitusi PPN dipercepat. Insentif lainnya dapat pula berupa penangguhan pajak bahan bakar untuk operasional angkutan.

Baca juga : Cegah Wabah Corona, Kemenhub Pastikan Kebersihan Transportasi Publik

Selain itu, dibutuhkan juga dukungan perbankan dengan memberikan bunga yang kompetitif dan tenor panjang, juga relaksasi kredit terhadap pinjaman alat-alat produksi utama.

Di sektor pelayaran, juga dibutuhkan insentif seperti, reschedule pembayaran pinjaman bank, discount rate pinjaman yang rendah dan pemberian grace period pembayaran pinjaman, penghapusan pajak atas BBM, dan juga harga BBM yang kompetitif dengan suplai yang stabil.

"Demikian pula di pelabuhan diharapkan ada diskon biaya pelabuhan dan handling peti kemas. Hendaknya semua stakeholders bergandengan tangan pada saat ini untuk efisiensi," ucapnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.