Dark/Light Mode

Pengamat: Kementerian/Lembaga Lain Harus Bantu Atasi Masalah Harga Pangan

Jumat, 19 Juni 2020 10:36 WIB
Petani sedang memanen cabe/ilustrasi (Foto: Istimewa)
Petani sedang memanen cabe/ilustrasi (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Saat ini petani terus bekerja menghasilkan bahan pokok secara maksimal. Pengamat pertanian yang juga Ketua Harian DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmaja, mangatakan, pembangunan pertanian tidak boleh dipisahkan dari sisi produksi dan pemasaran, termasuk urusan harga. Untuk itu masalah ini harus dicermati secara serius oleh pemerintah.

Entang mengatakan, merujuk pada UU N0. 18 Tahun 2012, solusi kongkret yang bisa diambil untuk mengatasi masalah harga adalah melalui keterlibatan Lembaga Pangan setingkat Kementerian di Nasional atau Badan Pangan Nasional. Nantinya, lembaga tersebut yang akan mengkolaborasikan kepentingan Kementerian atau Lembaga dalam kepentingan produsen dan konsumen.

Baca juga : Pengamat: Restrukturisasi BUMN Itu Cara Adaptasi di Tengah Pandemi

"Selama terjadi pemisahan TUSI (tugas dan fungsi) di setiap Kementerian dan Lembaga, maka selama itu pula akan terjadi perbedaan kepentingan. Masing-masing harus mengesampingkan ego sektor agar mampu menjalankan TUSI-nya dengan baik," katanya.

Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB), Sahara menilai pemerintah bisa menggunakan konsep reasonable price dalam mengurusi harga pangan. Dengan mengacu pada reasonable price, konsumen masih bisa membeli komoditas pertanian tersebut dengan harga yang terjangkau dan petani sebagai produsen masih bisa mendapatkan untung ketika mereka memproduksi komoditas tersebut. "Selama ini yang dianut adalah harga yang murah sehingga cenderung bias ke konsumen," katanya.

Baca juga : Pakar: Penyiaran Berbasis Internet Harus Tunduk Aturan

Sahara melihat, model Toko Tani Indonesia (TTI) yang dikembangkan Kementerian Pertanian (Kementan) sudah sangat bagus. Hanya saja, perlu direplikasi di wilayah-wilayah lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Model ini juga perlu didukung oleh Lembaga negara lainya seperti Bulog dan Kemendag.

"Kementan sudah bekerja sama dengan agri-food e-commerce dan layanan online lainya. Bisa juga dilakukan mengingat adanya pergeseran pola belanja konsumen dari face to face ke digital mode. Nah, tinggal lembaga yang lain juga ikut terlibat agar masalah pangan bisa diatasi bersama," tutupnya. [BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.