PPDPP Ingin Layanan Beli Rumah Bersubsidi Terintegrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Di masa pandemi, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memperluas jangkauan layanan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) bagi semua lapisan masyarakat yang ingin terdaftar dan terdata dalam mencari rumah idaman.

Upaya tersebut, dilakukan dengan cara melakukan pemindahan menu isian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang semula ditempatkan pada awal halaman pengisian, sekarang bergeser ketahap pengajuan verifikasi.  Sehingga masyarakat yang belum memiliki NPWP dapat terdata di awal.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menerangkan, perubahan format tersebut, dapat membantu pemerintah untuk dapat mengetahui dan menjaring kebutuhan hunian di seluruh lapisan masyarakat dan dapat sebagai acuan backlog hunian 

“Rencana besar tidak hanya di kelembagaan saja, namun layanan ini akan menjadi skala nasional,” ujar Arief dalam keterangan persnya, Minggu (28/06).

PPDPP juga memantau kualitas layanan dalam aplikasi SiKasep dengan menyematkan isian survei kepuasan masyarakat dalam tahap pemilihan bank pelaksana yang akan digunakan ketika mengajukan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. (FLPP) 

“Hasil dari isian tersebut, akan menjadi bahan evaluasi untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat” imbuh Arief. 

Baca juga : Kemenpora Utamakan Pelayanan Publik untuk Perbaiki Tata Kelola Birokrasi

Ketersediaan hunian yang disajikan secara real time dalam aplikasi SiKasep tersebut, didukung oleh asosiasi pengembang. 

Pengembang terus memasok informasi hunian yang disediakan melalui aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) dan terintegrasi langsung pada SiKasep.

PPDPP mencatat, per 26 Juni 2020, jumlah lokasi yang terdaftar pada aplikasi SiKumbang mencapai 10.408 lokasi, dengan lokasi yang lolos pengecekan sebanyak 3.374 lokasi, 9.694 data terintegrasi dengan SiKasep dan dapat lakukan akad, dan 29.135 rumah tersedia.

Data tersebut, merupakan data nasional yang dihimpun dari 19 asosiasi pengembang di Indonesia yang di dalamnya mencapai 6.001 pengembang. 

PPDPP juga telah mengembangkan integrasi data tersebut ke dalam sistem pemetaan kavling hunian dan kualitas bangunan. Sehingga akan jelas terpantau secara langsung perihal hunian yang ready stock, terjual, atau sedang dibangun. 

Arief menjelaskan, bahwa rangkaian sistem yang dibangun sangat potensial menjadi Big Data Hunian yang dapat disinergikan oleh lembaga apa saja yang bertujuan untuk bantuan pembiayaan perumahan ke masyarakat. 

Baca juga : Tanpa Data, Bank Dilarang Jual Rumah Bersubsidi

“Kedepannya, SiKasep tidak hanya FLPP, seluruh bantuan pembiayaan perumahan akan terintegrasi, ” ujar Arief optimis.

Melalui aplikasi SiKasep, pemerintah mempertemukan seluruh unsur yang terlibat dalam proses bisnis program subsidi bantuan perumahan, yaitu masyarakat, bank pelaksana dan pengembang. 

Saat ini, pengguna SiKasep telah mencapai 175.510 calon debitur. Di mana 143.438 calon debitur dinyatakan lolos subsidi checking, dan 70.335 pengguna telah menerima dana FLPP.

Dana Bergulir FLPP

Penyaluran FLPP tahun 2020 telah mencapai Rp 7,11 triliun untuk 70.335 unit rumah, atau telah mencapai 68,62%. Total penyaluran FLPP sejak 2010 hingga Juni 2020 mencapai Rp 51,48 triliun untuk 725.937 unit rumah.

Melalui FLPP, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh fasilitas pembiayaan perumahan berbunga murah dalam jangka panjang untuk membiayai kredit pemilikan rumah pertamanya. 

Baca juga : KD: Mencintai Mimi Berarti Mencintai Pasangan Mimi

Skema subsidi perumahan FLPP hingga saat ini dinilai paling ideal dilakukan oleh pemerintah dibandingkan menggunakan skema subsidi konvensional lainnya. 

Pembiayaan murah melalui FLPP ini dikelola dengan menggunakan metode blended financing yang bersumber dari APBN dan dikombinasikan dengan dana dari perbankan serta sumber lainnya. 

Skema subsidi FLPP berbeda dengan skema subsidi konvensional yang alokasi pendanaannya dapat habis jika sudah dicairkan. Dengan skema FLPP, uang negara dapat bergulir kembali. 

Alokasi anggaran yang digunakan pada FLPP dapat dipastikan tidak akan membebani fiskal negara dalam jangka panjang serta dapat menghemat APBN yang ada dari sisi belanja.

Tahun ini, PPDPP bekerja sama dengan 42 bank pelaksana, yang terdiri dari 10 bank nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan realisasi dan kinerja penyaluran FLPP secara lengkap.[FIK]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.