Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPDPP PUPR ) mengandalkan teknologi informasi untuk memenuhi layanan kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) cepat dan aman dari wabah virus corona.
Secara sistematika, rangkaian sistem Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dibangun memiliki empat pintu dalam pelaksanaannya.
Pertama, MBR bisa mengakses langsung aplikasi Aplikasi SiKasep.Kedua, pengembang yang menginput data hunian melalui SiKumbang harus menyiapkan semua data perumahan yang akan dipilih MBR.
Ketiga, Perbankan melakukan verfikasi dengan sistem host to host. Keempat, PPDPP memproses pengajuan data MBR, menyalurkan dana FLPP, dan memonitoring pelaksanaannya.
Demikian disampaikan oleh Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin dalam keterangan pers, Jumat (19/06).
“Inovasi yang dikembangkan merupakan salah satu percepatan kesediaan hunian dalam mempertemukan supply dan demand. Kita fokus berapa besarnya supply hunian. Hingga saat ini, potensi dan dukungan para asosiasi pengembang sangat luar biasa dalam memberikan data. Saya apresiasi. Sehari rata-rata lebih dari seribu hunian didaftarkan di aplikasi ini,” kata Arief.
Baca juga : Pasar Tanah Abang Dibuka, Rupiah Bergairah
Arief mengakui, bahwa data pemetaan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut oleh PPDPP ke dalam berbagai hal ke depannya.
Data tersebut, dapat sebagai informasi prioritas bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik, air bersih, dan bantuan prasarana sarana umum lainnya, seperti bentuk dan ukuran agunan yang akan dibiayai oleh program rumah subsidi.
Data tersebut, juga dapat disinergikan dengan manajemen kuota di bank pelaksana. Melalui rangkaian sistem ini, pemerintah dapat merancang manajemen kuota bantuan pembiayaan perumahan hingga tingkat kecamatan.
Sehingga dapat secara akurat menghitung perencanaan anggaran program rumah subsidi dari tingkat nasional hingga daerah kecil sekalipun.
“Dengan data ini, maka bank pelaksana diharapkan tidak serta merta menjual rumah subsidi. Penjualan harus didasarkan data akurat,” tegas Arief.
Di sisi pengembang, sistem ini juga menjadi benefit tersendiri sebagai media promosi untuk memasarkan huniannya secara efektif dan efisien.
Baca juga : Tekuk Bremen 1-0, Bayer Munich Kunci Gelar Juara Bundesliga
Keberadaan pemetaan hunian dari para pengembang ini juga dapat sebagai masukkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur pendukung lokasi rumah subsidi.
Arief juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan rumah subsidi pada akhirnya dapat didasarkan pada permintaan masyarakat
“Melalui data tersebut, berarti membangun rumah harus sesuai permintaan. Pemerintah sangat memperhatikan sisi permintaan, inilah yang dinamakan MBR sebagai subyek penyaluran bantuan pembiayaan perumahan,”ujarnya
Dengan mengetahui lokasi yang diinginkan oleh masyarakat melalui SiKasep, maka para pengembang juga dapat mengetahui referensi membangun huniannya secara efisien, menghindari rumah kosong yang tidak diminati oleh masyarakat.
Saat ini, melalui Management Control yang dikelolanya, PPDPP mencatat per 18 Juni 2020, sebanyak 174.210 masyarakat terdaftar sebagai user calon debitur pada SiKasep. Di mana 142.897 user telah lolos subsidi checking dan sebanyak 67.982 masyarakat telah menerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sedangkan di aplikasi SiKumbang, jumlah lokasi yang terdaftar telah mencapai 10.408 lokasi.Lokasi yang lolos pengecekan sebanyak 3.273 lokasi dan 1.367 lokasi masih menunggu pengecekan.
Baca juga : OKP Nasional Ajak Masyarakat Bangun Pilkada Jurdil dan Aman Covid-19
Sebanyak 9.547 lokasi data terintegrasi dengan SiKasep (bisa akad) dan 12.193 pilihan rumah yang tersedia. Sedangkan data yang perlu dilakukan revisi oleh pengembang adalah sebanyak 4.908 lokasi.
Pemerintah melalui PPDPP pada tahun 2020 menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar 11 triliun yang terdiri dari Rp 9 triliun DIPA 2020 dan Rp 2 triliun dari pengembalian pokok, untuk 102.500 unit rumah.
Tercatat per 18 Juni 2020 penyaluran FLPP mencapai Rp6,87 triliun untuk 67.982 unit rumah, atau telah mencapai 66,32%.Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 12 Juni 2020 mencapai Rp51,24 triliun untuk 723.584 unit rumah. [FIK]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
