Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah resesi ekonomi akibat Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pembina jasa konstruksi melakukan pembinaan terhadap kontraktor BUMN dan swasta nasional agar berdaya saing dan professional.
Pembinaan itu dimulai dari pemaketan pekerjaan dengan nilai di bawah Rp 100 miliar sehingga bisa diikuti oleh kontraktor swasta nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil.
“Sektor jasa konstruksi di Indonesia harus terus berjalan dengan memperhatikan beberapa hal yakni memberikan lebih banyak peluang bagi UMKM/kontraktor dengan kualifikasi usaha berskala kecil, mengikuti kaidah keselamatan konstruksi, dan melakukan pengadaan jasa konstruksi yang kompetitif untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto pada acara Mandiri Sekuritas Infrastructure Week yang diselenggarakan secara virtual, Senin (3/08).
Baca juga : Akhir Tahun Ini, Erick Pastikan Bio Farma Mampu Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19
Dikatakan Basuki, penguatan dan peningkatan kesempatan kerja bagi jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil terus dilakukan lewat sejumlah peraturan yang diterbitkan pemerintah.
Salah satunya, perubahan Peraturan Menteri (Permen) nomor 31 Tahun 2015 menjadi Permen nomor 7 tahun 2019, sehingga jika sebelumnya segmen pasar pekerjaan konstruksi senilai Rp 50 miliar itu termasuk paket besar, kini dinaikkan menjadi di atas Rp 100 miliar baru masuk kategori paket besar.
Selain memberikan kesempatan yang lebih besar bagi usaha jasa kontruksi skala menengah dan kecil, Basuki juga mendorong penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri untuk setiap pembangunan, sehingga mengurangi ketergantungan impor.
Baca juga : Pentingnya Bahagia Untuk Maksimalkan Imunitas Saat Pandemi Covid-19
Sebagai contoh, Kementerian PUPR membeli karet untuk campuran aspal, pembelian alat berat dari PT. Pindad, pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), penggunaan material precast dan lainnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam indeks daya saing dan kesejahteraan suatu negara. Infrastruktur juga memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terlebih di saat Pandemi Covid-19.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) untuk mengurangi angka pengangguran akibat Covid-19 dan mempertahankan daya beli masyarakat terutama di perdesaan.
Baca juga : Oktober, Rusia Produksi Massal Vaksin
Program PKT rutin tahun 2020 ditargetkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 614.480 orang dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 11,3 triliun.
Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat reguler menjadi dilaksanakan dengan pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
