Dark/Light Mode

Dana Terbatas, Pemerintah Diminta Bijak dalam Gelar Jaringan Telekomunikasi di Daerah 3T

Senin, 31 Agustus 2020 23:07 WIB
Menara telekomunikasi/Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Menara telekomunikasi/Ilustrasi (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pada 2021, Pemerintah menyiapkan anggaran untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencapai Rp 14,7 triliun. Dana tersebut dipergunakan untuk transformasi digital dan akses internet 12.500 desa/kelurahan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia.

Anggaran menjadi perhatian Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurut pengamat kebijakan keuangan ini, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengalokasikan anggaran, terlebih lagi saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Uchok memperkirakan, hingga 2021, ekonomi Indonesia masih belum membaik. Kontraksi ekonomi masih akan terus terjadi. Sehingga akan mempengaruhi pendapatan negara, baik dari pajak maupun non-pajak. Sementara, defisit anggaran tahun depan diperkirakan mencapai 5,50 persen dari PDB atau Rp 971,2 triliun dan pembayaran utang mencapai Rp 373 triliun. 

Baca juga : Kerek Produktivitas, Pemerintah Diminta Bantu Modernisasi Peralatan UMKM

“Melihat dari kenyataan tersebut, saya memperkirakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di tahun 2021 berpotensi mengalami penundaan. Meski Menkominfo (Johnny G Plate) mengatakan akan menggunakan dana non-pajak, namun saya perkirakan tidak akan mencukupi,” ucap Uchok, Senin (31/8).

Menurut Uchok, sebenarnya Menkominfo memiliki banyak pilihan untuk memberikan layanan telekomunikasi di 12.500 desa yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi tanpa harus menimbulkan beban berat bagi keuangan negara. Tinggal Menkominfo yang memutuskan langkah mana yang akan menjadi prioritas dalam penggelaran dan penggunaan teknologinya. 

Uchok menyarankan Menkominfo untuk terlebih dahulu memetakan daerah 3T mana saja yang menjadi target jangka pendek, menengah, dan panjang program pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi. Termasuk teknologi yang akan dipakai serta potensi dan infrastruktur dasar yang dimiliki di wilayah tersebut.

Baca juga : Cegah Resesi, Pemerintah Diminta Fokus Selamatkan UMKM

“Ini membutuhkan kecepatan dan kecerdasan serta kapasitas yang mumpuni dari jajaran Kemenkominfo. Sehingga dengan anggaran yang terbatas, pencapaian pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi yang menjadi objektif pemerintah dapat tercapai,” terang Uchok.

Dengan dana yang terbatas, lanjut Uchok, pilihan yang paling terjangkau dan mudah untuk dieksekusi adalah dengan memanfaatkan jaringan Palapa Ring yang sudah tergelar. Mengutamakan pemanfaatan jaringan Palapa Ring merupakan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi dulu yang meresmikan juga Presiden Jokowi. Cara untuk memanfaatkan serta meningkatkan utilisasi Palapa Ring dapat dilakukan dengan menggunakan dana APBN 2021 untuk membuat jaringan backhaul fiber optik maupun microwave link.

Jika daerah yang disasar memiliki geografis yang menantang dan tak memungkinkan dijangkau jaringan Palapa Ring, pemerintah bisa memilih opsi menggunakan satelit yang telah dioperasikan operator telekomunikasi. Jika kapasitas satelit sudah tidak memungkinkan lagi, Uchok meminta agar pemerintah juga bisa mempertimbangkan menggunakan satelit Starlink atau Low Earth Orbit Satellite (LEO). Dari kajian awal terlihat anggaran yang dibutuhkan untuk satelit jenis ini lebih rendah. Namun, sebagai teknologi yang masih baru, tentunya kajian menyeluruh perlu dilakukan guna memastikan pilihan ini tidak membebani keuangan negara di masa mendatang.  

Baca juga : Multifinance Diminta Waspada Guncangan Kredit Bermasalah Gelombang 2

Mengenai proyek SATRIA, Uchok melihat bahwa itu bukan solusi yang bisa dipilih. Sebab, tidak sesuai dengan keinginan Presiden dan juga bukan prioritas saat ini. “SATRIA itu kan masih bermasalah dengan pendanaannya. Kalaupun selesai, paling cepat 2023 baru bisa diluncurkan. Itu Dirut BAKTI sendiri yang bicara. Sedangkan Presiden ingin solusi internet segera karena kondisinya sedang pandemi Covid-19. Jadi jelas, SATRIA itu bukan solusi,” terang Uchok. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.