Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kemenkeu: Anggaran Banyak Yang Bocor

KPK Mana...KPK Mana...

Sabtu, 26 September 2020 07:04 WIB
Ilustrasi gedung kantor KPK. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi gedung kantor KPK. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, anggaran pemerintah banyak yang bocor. Banyak belanja pemerintah yang sebenarnya tak perlu dilakukan karena dampaknya minim.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu dalam acara Kupas Tuntas Ekonomi dan APBN secara virtual, kemarin. “Tidak sedikit pengeluaran pemerintah yang tidak efisien, banyak bocor, tidak perlu, yang tidak hasilkan nilai tambah besar,” tutur Febrio.

Baca juga : Meski Anggaran 2021 Tak Ideal, Firli Janji KPK Tetap Bekerja Maksimal

Karena itulah, belakangan pemerintah fokus menyusun anggaran yang lebih efisien. Beberapa anggaran yang dianggap tak perlu mulai dipotong. Salah satunya, perjalanan dinas. Tujuannya, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih terjaga. “Itu kemudian hasilkan disiplin fiskal relatif solid. Itu juga buat rating surat berharga kita naik,” imbuhnya.

Pemerintah kini sudah berhasil menjaga defisit fiskal atau APBN di bawah 3 persen, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara Pengelolaan defisit fiskal yang berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadikan rasio utang pemerintah Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan porsi anggaran yang lebih efisien, pemerintah mengklaim negara lebih siap menghadapi 2020 di bandingkan dengan negara lain.

Baca juga : Terawan Out Makin Kenceng

Saat ini, Indonesia melakukan penyesuaian defisit APBN menjadi 6,34 persen terhadap PDB. Penyesuaian dilakukan akibat pandemi Corona. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta, KPK turun tangan menyelidiki kebocoran anggaran itu. Meskipun kebocoran sedikit. “KPK harus turun tangan, selidiki kebocoran karena korupsi atau apa,” ujar Boyamin, semalam.

Menurutnya, ini merupakan momen KPK untuk menunjukkan giginya setelah kebobolan dalam kasus Djoko Tjandra.

Baca juga : KPK Temukan Banyak Pengembang Nakal di Tangerang Raya

Netizen alias warganet juga meminta hal serupa. “Coba itu ditelisik. KPK mana KPK,” cuit @senjamerah. Akun @andribimasakti menilai, kebocoran bakal lebih sering terjadi pas musim Pilkada seperti sekarang ini. KPK pun tak mampu membendungnya. “Musim hujan (pilkada) mulai banyak bocor. Apalagi aquaproof-nya palsu (kapeka) malah makin bocor karena pakai tukang yang seneng main air,” kicau dia.

Rakyat Merdeka berupaya mengontak Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri untuk menanyakan soal ini. Namun, yang bersangkutan tidak membalas pesan singkat yang dikirimkan. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.