Kemenperin Patok Tekan 15 Persen Impor Bahan Baku

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan mengurangi impor bahan baku atau bahan penolong dan barang modal untuk sektor industri minimal 15 persen pada tahun depan.

Bahan baku dan bahan penolong itu dipenuhi dengan substitusi produk dalam negeri.Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing serta melindungi industri dalam negeri di tengah resesi ekonomi akibat Covid-19.

Sekretaris Jenderal Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, target tersebut akan terus dilanjutkan hingga 2022, sebesar 35 persen.

“Langkah strategis ini perlu mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” kata Achmad dalam keterangan resminya, kemarin.

Baca juga : Daging Anjing Bukan Produk Pangan, Pemerintah Awasi Peredarannya

Achmad mengungkapkan, ada beberapa sektor yang kapasitasnya tidak terpakai atau terkena unfair trade atau perdagangan yang tidak adil, sehingga mereka perlu dilindungi.

Kemenperin mencatat, saat ini utilisasi sektor industri di Tanah Air sekitar 56 persen karena imbas pandemi. Padahal, sebelumnya mampu menyentuh 70 persen.

“Sebenarnya kita tidak anti impor. Sebab, bahan baku dan bahan penolong itu dibutuhkan oleh sektor industri untuk ditingkatkan lagi nilai tambahnya. Tapi kami memiliki tugas kami menjaga keberlangsungan industri,” tuturnya.

Dia menyebutkan, salah satu bahan baku yang impornya perlu ditekan ada di sektor industri kimia. Kemudian, untuk impor barang modal yang perlu disubstitusi antara lain sektor industri permesinan dan elektronik.

Baca juga : Tingkatkan Produksi Beras, Kementan Dukung Purwakarta Tanam Padi Gogo Di Lahan Eks Tebangan

“Upaya yang dilakukan untuk penurunan impor pada sektorsektor dengan persentase impor terbesar dijalankan secara simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produksi,” ungkapnya.

Dalam hal ini, lanjut Achmad, Kemenperin akan terus mendorong pendalaman struktur dan peningkatan investasi di sektor industri.

“Memang investasi punya andil yang sangat besar bagi perekonomian, seperti penyerapan tenaga kerja. Kami akan fasilitasi dan kawal realisasi investasi dari sektor industri,” imbuhnya.

Dia menyebutkan, hingga tahun 2023, ada rencana investasi di sektor industri dengan total nilai hingga Rp 1.048 triliun. Achmad mengatakan, ke depan ada potensi belanja barang dan modal dari pemerintah sekitar Rp 546,5 triliun. 

Baca juga : Bamsoet Dorong Pemerintah Manfaatkan Teknologi Drone Untuk Pertahanan

“Peluang ini tidak boleh dilewatkan,dan akan kita awasi dan kelola untuk bisa dimanfaatkan oleh produk-produk dalam negeri,” jelasnya.

Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit menilai, perlu keseriusan terutama di sistem birokrasi sebagai pelaksana di lapangan untuk memberdayakan industri dalam negeri. Hal it bisa berjalan dengan memberi ruang dan pasar yang lebih besar kepada produk nasional melalui pengadaan barang pemerintah dan BUMN.

“Butuh gebrakan nyata untuk memecahkan masalah tersebut. Jika tidak, ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan Indonesia, khususnya industri unggulan dalam jangka panjang,” katanya.

Selain pasar, lanjutnya, pemerintah harus memberikan arahan maupun roadmap industri yang jelas bagi pengembangan industri nasional untuk jangka waktu lima tahun, 10 tahun, atau 25 tahun ke depan. [KPJ]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.