Jokowi Dorong Fintech Jadi Penggerak Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi mengeluhkan indeks inklusi keuangan Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan Negara negara lain di ASEAN

Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan agar teknologi finansial (financial technology/ fintech) Indonesia bisa bersaing dengan negara tetangga. 

“Di 2019 indeks inklusi keuangan kita 76 persen lebih rendah dari beberapa negara lain di ASEAN, seperti Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen dan Thailand 82 persen. Ini PR bersama yang harus diselesaikan,” kata Jokowi di acara Indonesia Fintech Summit 2020 yang digelar virtual, kemarin. 

Tak hanya inklusi keuangan, menurut Jokowi, tingkat literasi keuangan digital juga masih rendah atau baru sekitar 35,5 persen. 

Baca juga : Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020, Dorong Ekonomi UMKM

Kondisi ini bisa dilihat dari masih rendahnya masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal. Termasuk baru 32,1 persen yang menggunakan layanan keuangan digital. 

Kendati begitu, Jokowi menyebut layanan fintech telah berkembang pesat. Tercatat, penyaluran pinjaman nasional di tahun 2020 mencapai Rp 128,7 triliun, meningkat 113 persen secara year on year/yoy. 

Ke depannya, eks Wali Kota Solo ini berharap para inovator fintech tidak hanya sebagai penyalur pinjaman dan pembayaran online saja. Tetapi sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat. 

“Khususnya sebagai pendamping perencana keuangan serta memperluas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam akses pemasaran secara online atau e-commerce,” ujar Jokowi. 

Baca juga : Ada Kemudahan Berusaha, DPR Minta 5G Segera Direalisasikan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap, kegiatan ini mampu meningkatkan inklusi keuangan dan menjadi jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Airlangga juga meyakini, fintech bakal memainkan peran sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kehadiran fintech dipercaya juga bisa mengurangi pengangguran di Tanah Air. 

“Pemerintah melihat fintech diharapkan bisa menjawab tantangan terhadap potensi pengangguran terbuka. Sehingga fintech dapat mendorong kegiatan UMKM dan kewirausahaan,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu. 

Menurut Airlangga, selain peran dari fintech, untuk menekan tingginya angka pengangguran, pemerintah juga memainkan peran. Salah satunya, melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca juga : Pemerintah Dukung Wirausahawan Mikro, Pejuang Ekonomi Garis Depan

“Undang-Undang tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru, hingga bisa mentransformasi ekonomi secara nasional,” pungkasnya. [NOV]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.