Korupsi Bansos Dan Lobster Bikin Rakyat Makin Tak Percaya Parpol

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 membuat rakyat begitu sakit hati dengan partai politik. Ketika rakyat sudah mati rasa dengan parpol, sulit ditemukan obatnya.

“Ini sangat berbahaya. Karena bagaimanapun parpol merupakan institusi yang harus ada dalam negara demokrasi. Jika demokrasinya ingin baik, maka perbaiki parpolnya,” ujar Ujang kepada RMco.id, Minggu (6/12).

Seperti diketahui, Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap dana bansos Covid-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca juga : Kalau Jaksa Dan Hakim Nggak Mau, Ya Percuma

Politisi PDIP itu diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar. Caranya, mematok fee sebesar Rp 10 ribu dari setiap paket bansos berisi sembako senilai Rp 300 ribu. Proyek bansos 2020 untuk pengadaan sembako Covid-19 itu sendiri senilai Rp5,9 triliun yang terdiri dari 272 kontrak pengadaan.

Menurut analisa Ujang, kasus ini beririsan dengan kepercayaan publik terhadap partai politik. Pasalnya, Juliari merupakan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PDIP. Elite parpol penguasa.

Tercatat, Juliari sempat dua periode menjadi Anggota DPR medio 2014-2019 dan 2019-2024. Juga Badan Pemenangan Pemilu Pusat pada 2003 dan 2008. Artinya, Juliari merupakan pejabat produk partai politik.

Baca juga : Bamsoet Tekankan Perlunya Pengembangan Ekonomi Digital

Nah, kasus Juliari ini dianggap telah menjadi preseden buruk tidak hanya PDIP. Tapi seluruh partai politik terkena dampaknya. Belum lama ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, KPK. Edhy, adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

“Publik memang sudah tak percaya lagi dengan parpol. Rakyat sudah mati rasa kepada parpol. Termasuk pada kader-kader partai yang menjadi anggota DPR. Seluruh partai tak dipercaya publik,” sebutnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta ini bahkan menyatakan ada analogi bahwa wajar negara Indonesia tidak maju-maju jika kualitas parpolnya seperti ini. Produknya, silih berganti tersandung korupsi.

Baca juga : Telusuri Aliran Dana Lobster-Gate, KPK Bakal Gandeng PPATK

“Jika parpolnya rusak seperti saat ini, maka tak aneh dan tak heran jika negara juga ikut rusak,” ucapnya.

Untuk itu, penting bagi seluruh parpol yang ada untuk melakukan evaluasi diri. Memperbaiki sistim di internalnya. Agar, outputnya bagus. Jika parpolnya rusak, maka negara pun akan rusak. Menurutnya, berbahaya jika publik sudah memuncak kebenciannya terhadap partai politik.

Situasi krisis kepercayaan seperti ini, katanya, bukan tanpa obat. Selain melakukan evaluasi, partai politik wajib merealisasikan janji-janji politik baik di Pemilu, maupun Pilkada. “Karena selama ini parpol dianggap banyak bohongnya. Jadi beri rakyat realisasi. Bukan janji. Apalagi sekedar basa-basi,” pungkasnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.