Pemerintah Mesti Pikirkan Kurikulum Keamanan Siber

RM.id  Rakyat Merdeka - Adanya ancaman hacker atau peretas di jejaring media sosial hingga situs resmi milik negara, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Pemerintah harus mulai memikirkan, bagaimana membangun kurikulum keamanan siber sejak dini dan membuat generasi yang sudah tua mau melek akan ancaman dan peluang yang ada di dunia digital.

Baca juga : Salurkan KUR Perikanan Rp 201 Miliar, Pemerintah Bantu Nelayan

“Secara umum bila tidak diindahkan maka ancaman siber akan semakin berbahaya,” tegas Chairman lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha dalam rilis yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Hal ini juga menjawab soal kabar adanya dugaan pencurian data di bukapalak.com. Namun isu tersebut, langsung dibantah pihak Bukalapak.com. Pratama mencontohkan riset Pricewaterhousecoopers (PWC) Indonesia pada 2018.

Baca juga : Warga Malaysia Curigai Pembebasan Siti Aisyah

Hasil riset menunjukkan, kerugian dari sektor perbankan akibat ancaman siber mencapai ratusan juta dollar AS, hanya di Indonesia.

“Kelalaian pada faktor sederhana seperti password, sangat mengancam. Apalagi yang diretas adalah pejabat maupun infrastruktur penting di tanah air. Karena itu perlu kolaborasi serius dari semua pihak, seperti BSSN, Kominfo, provider dan kampus,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.