Dark/Light Mode

PP Nomor 7/2021 UU Ciptaker Terbit

Menteri Teten: Koperasi Dan UMKM Siap Bersaing Global

Selasa, 23 Februari 2021 14:42 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kedua kiri) saat konferensi pers pembahasan PP No 7 Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (23/2). (Foto: Kemenkop UKM)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kedua kiri) saat konferensi pers pembahasan PP No 7 Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (23/2). (Foto: Kemenkop UKM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), berupa Peraturan Pemerintah (PP) telah diterbitkan. Khusus di Kementerian Koperasi dan UKM, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diharapkan menjadi landasan untuk bisa bangkit dan berdaya saing.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan PP ini selanjutnya segera ditransmisikan kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Terutama ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun kota agar PP tersebut semakin mendorong koperasi dan UMKM berkembang menjadi lebih baik.

Berita Terkait : Menkop UKM Sambut Baik 3 Rekomendasi Pengembangan UMKM

"PP ini telah melewati proses panjang. Kami optimis ini menjadi landasan perkembangan Koperasi dan UMKM menjadi lebih baik, meningkatkan kapasitas usaha, produksi maupun daya saingnya. Daya saing menjadi agenda prioritas kami," ujarnya dalam konferensi pers pembahasan PP No 7 Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (23/2).

Ia menegaskan, target pelaksanaan, menekankan pada hasil, yaitu output akan lebih proaktif di mana peraturan ini tak hanya menjadi peraturan semata. Misalnya untuk pendirian koperasi primer sembilan orang, ini akan lebih proaktif ke masyarakat.

Berita Terkait : Ekonomi UI Kompak Dukung Holding BUMN Pembiayaan UMi

"Agar bisa kelihatan tumbuh koperasi baru. Selain itu Nomor Induk Berusaha (NIB) di daerah, ditargetkan usaha mikro yang memperoleh NIB mendorong Pemda dan Pemerintah Kota segera mendaftarkan jangan nunggu," pintanya.

Teten juga menegaskan, komitmen pemerintah untuk 40 persen alokasi belanja negara ke UMKM di daerah, juga harus didampingi. Ketentuan ini akan fungsional dan kreatif jika didampingi agar memiliki standarisasi. "Selain itu UU Ciptaker juga ada kemudahn modal kerja serta pengurusan sertifikasi yang selama ini menyulitkan UMKM untuk melakukan ekspor," katanya.
 Selanjutnya