Disparitas Harga Ganjal Pengembangan PLTP...

RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) bumi, pemerintah harus mencari terobosan untuk menekan harga jual listrik. Sebab, masalah itu selama ini yang menjadi pengganjal pengembangan energi tersebut.

Untuk mendorong pertum­buhan PLTP, pemerintah kini tengah menggodok pembentu­kan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Panas Bumi.

Direktur Utama Geo Dipa, Riki Firmandha Ibrahim mengaku, belum tahu kapan pemben­tukan holding itu rampung. Saat ini, pemerintah masih membahas program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Baca juga : Sebelum Sekolah Tatap Muka Pertimbangkan Hal-hal Ini...

“Saya sendiri tidak tahu waktu pastinya, kurang lebih targetnya terbentuk 2021. Pemerintah ingin bagaimana holding bisa optimal,”ungkap Riki, dalam diskusi yang digelar CNBC TV, kemarin.

Seperti diketahui, ada tiga perusahaan di sektor pengembangan dan pengoperasian PLTP yang akan bergabung dalam holding. Yakni, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLNGas & Geothermal (PLNGG) dan PT Geo Dipa Energi.

Riki menuturkan, pihaknya sudah menyusun dan membuat tim teknis terkait pembentukan holding BUMN Panas Bumi. Menurut Riki, jika holding terwujud, maka perusahaan pelat merah bisa lebih optimal menjalankan penugasan dari Pemerintah dalam mendorong pengembangan panas bumi di Tanah Air. Disebutkan­nya, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit lis­trik dari sektor Energi Bau dan Tebarukan (EBT) di 2025 hingga 7.000 Mega Watt (MW).

Baca juga : Survei: RI Butuh Ratusan Juta Pekerja Digital Pada 2025

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Priyandaru Effendi mengungkapkan, selama ini per­soalan pengembangan panas bumi terletak pada disparitas harga.

Menurutnya, harus ada harga energi berkeadilan. Di satu sisi, tercipta harga yang adil untuk investor sesuai dengan keekono­mian. Di sisi lain, harga tersebut juga harus terjangkau bagi PLN, sebagai satu-satunya pembeli energi panas bumi.

“Industri ini hampir sama dengan minyak dan gas (migas). Melakukan pengeluaran (eksplorasi) di depan, risiko tinggi dengan kegagalan rata-rata 50 persen. Bedanya, industri migas pembelinya banyak dan harga sesuai market,” bebernya.

Baca juga : Pemerintah Diminta Perpanjang Waktu Pengkreditan PPN Jadi 10 Tahun

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah dan industri harus terus mencari terobosan untuk menu­runkan biaya dan risiko guna menekan harga jual listrik dari PLTP. Misalnya, dengan mem­berikan subsidi kepada PLN atau insentif untuk industri panas bumi. Sehingga, pemerintah bisa menjembatani persoalan disparitas harga tersebut.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.