Amit-amit, Semoga Ramalannya Meleset

RM.id  Rakyat Merdeka - Setiap tahun, utang pemerintah terus bertambah. Per Februari lalu, jumlahnya sudah mencapai Rp 6.361 triliun. Jika kebijakan utang tidak direm, peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Prof. Didik J Rachbini meramal, utang pemerintah akan mencapai Rp 10.000 triliun pada 2024. Amit-amit deh. Semoga ramalan Prof. Didik itu tidak kejadian.

Ramalan itu disampaikan Didik dalam webinar bertajuk "Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang", kemarin. Selain Didik, dua peneliti Indef lain ikut menjadi pembicara, yaitu Deniey Purwanto dan Dzulfian Syafrian. 

Calon Wakil Gubernur DKI pada Pilkada 2012 itu mengawali pemaparan dengan menjelaskan perjalanan utang pemerintah dari masa Presiden SBY sampai sekarang. Kata dia, di akhir masa jabatan pada 2014, SBY mewariskan utang sebesar Rp 2.700 triliun. Sementara, utang perusahaan pelat merah ada di kisaran Rp 500 triliun. 

Baca juga : Edan, Gede Banget

Sekarang, jumlah utang pemerintah sudah melonjak drastis. Menurut data Kementerian Keuangan, angkanya sudah mencapai Rp 6.361 triliun per Februari 2021. Artinya, jumlah utang sudah naik 150 persen dalam waktu 5-6 tahun. "Utang selama puluhan tahun di-by pass lebih dari dua kali lipat,” kritik Didik. 

Jumlah itu, lanjut Didik, akan bertambah besar jika ditambah utang-utang milik BUMN yang ada di kisaran Rp 2.100 triliun. Jadi, total utang mencapai Rp 8.500 triliun. 

Menurut dia, jika pemerintah masih menerapkan kebijakan seperti sekarang, jumlah utang pada 2024 akan makin membengkak. "Ini belum selesai pemerintahannya (era Presiden Jokowi). Kalau sudah selesai (2024), diperkirakan bisa menjadi Rp 10.000 triliun utang di APBN dan utang BUMN. Ini suatu prestasi yang besar dan ini perlu dicermati,” sindir mantan politisi PAN ini. 

Baca juga : Ji, Bagi-bagi Lah Ke Sini

Kenapa utang pemerintah begitu cepat meroket? Didik menyampaikan sejumlah penyebabnya. Salah satunya, lemahnya peran DPR di bidang budgeting dalam mengontrol utang pemerintah. Saat ini, pemerintah dengan mudah menaikkan defisit APBN. Di masa lalu, pelebaran defisit APBN dari 1 persen ke 2 persen saja, melalui perdebatan panjang. Tapi sekarang, sangat gampang.

“(Sekarang) defisit APBN mencapai 5 persen. Mau utang berapa saja, silakan. DPR tak berkutik," ujarnya. 

Ia khawatir, kondisi ini membuat pemerintah terperangkap dalam jerat utang yang berbahaya. Bunga utang Indonesia akan menjadi bola salju yang terus membesar seiring berjalannya waktu. Tahun ini saja, bunga utang yang harus dibayar Indonesia telah mencapai Rp 338,8 triliun atau setara 17 persen dari APBN 2020. Angka ini telah melewati batas aman yang direkomendasikan IMF, yakni 10 persen. Sementara, utang pokok yang harus dibayar menyentuh Rp 475 triliun. "Sehingga setiap tahunnya, Indonesia harus membayar utang sekitar Rp 750-800 triliun," ungkapnya. 

Baca juga : Edhy Prabowo Simpan Uang Tunai Rp 10 Miliar Di Rumahnya

Apa dampaknya jika utang pemerintah terus naik? Dzulfian Syafrian mengatakan, utang ini akan berimbas langsung kepada keuangan masyarakat di masa mendatang. Pasalnya, sebagian besar utang pemerintah adalah utang jangka panjang. Artinya, pemerintah akan membayar utang tersebut dengan cara, antara lain peningkatan pajak. 

Dzulfian bilang, hanya perkara waktu saja pemerintah akan menaikkan pajak masyarakat guna menutup utang saat ini. Akibatnya, keuangan pekerja, masyarakat produktif, serta generasi muda akan terimbas. "Saat ini, masyarakat hanya bayar pajak 15-20 persen. Tapi, ke depan bisa saja naik 25-30 persen. Karena itu yang akan dilakukan pemerintah untuk menutup utang yang dilakukan saat ini, oleh generasi ini," ungkapnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.