Dark/Light Mode

Perusahaan Kudu Adopsi Prinsip Keberlanjutan Hingga Pengambilan Keputusan Bisnis

Kamis, 8 April 2021 13:19 WIB
Webinar bertajuk Action, Advocacy and Trust: Strategies for Communicating Sustainability di Jakarta, Selasa (6/4).
Webinar bertajuk Action, Advocacy and Trust: Strategies for Communicating Sustainability di Jakarta, Selasa (6/4).

RM.id  Rakyat Merdeka - Perusahaan di Indonesia dan di dunia diharapkan segera mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip sustainability atau keberlanjutan ke dalam aktivitas operasional dan proses pengambilan keputusan bisnis.

Pasalnya, sustainability sudah menjadi sebuah urgency dan komitmen global untuk memastikan kelangsungan hidup dan kualitas hidup saat ini dan di masa depan.

Demikian dikatakan Stella Septania, Collaborative Partner for Sustainability Strategy, Reporting and Assurance dari National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Indonesia saat webinar bertajuk Action, Advocacy and Trust: Strategies for Communicating Sustainability, Selasa (6/4).

Menurut Stella, pemahaman dan harapan dari pemangku kepentingan yang sudah sangat berbeda turut mendorong komunitas bisnis ke arah sustainability.

“Mungkin 15 tahun yang lalu adopsi dan implementasi sustainability oleh perusahaan masih dianggap sebagai sesuatu yang nice to have. Sekarang, sustainability sudah menjadi sesuatu yang have to be done,” katanya.

Berita Terkait : OJK Minta Perusahaan Pembiayaan Asah Kemampuan Hadapi Pandemi

Menurut dia, semakin banyak kelompok pemangku kepentingan dan semakin besar tekanan dari mereka yang meminta sustainability diintegrasikan ke dalam proses bisnis, aktivitas dan pengambilan keputusan oleh komunitas bisnis.

Sebelumnya, adopsi dan implementasi sustainability oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih terbatas di beberapa sektor, dan oleh perusahaan-perusahaan yang secara regulasi memang diharuskan atau yang diminta oleh pelanggan, principal dan pemegang sahamnya.

“Sekarang, perusahaan-perusahaan sudah dikepung dari berbagai sisi. Ada peer pressure dari publik, media dan LSM. Ada financial pressure dari investor dan kreditor, dan ada regulatory pressure dari regulator dan pemerintah,” jelasnya.

Semuanya mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Oleh karena itu, menurut Stella, saat ini sudah tidak bisa tidak, sustainability harus segera diintegrasikan ke dalam proses bisnis dan operasional sehari-hari jika perusahaan tidak ingin tertinggal dan ditinggal oleh pemangku kepentingannya.

Berita Terkait : India Deteksi Mutasi Ganda Varian Covid

Sebagai informasi, pada tahun 2016 Indonesia bersama dengan 171 negara di dunia menandatangani Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tentang perusahan iklim di Markas Besar Persatuan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat.

Kemudian di tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai wujud dari komitmen Indonesia agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs secara partisipatif dan melibatkan seluruh pihak.

Di tahun yang sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sustainable Finance yang mewajibkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan dan emiten di Indonesia memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan menerbitkan Sustainability Report agar kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya dapat dimonitor secara transparan.

Lebih lanjut, wanita yang memiliki spesialisasi di Operational Management, Business Process Re-engineering, Robotika dan Automasi Industri itu, mengatakan, sustainability tidak hanya soal kegiatan sosial, donasi, filantropi ataupun soal lingkungan.

Stella mengatakan, sustainability itu luas dan banyak aspeknya. Tidak melulu soal sosial kemasyarakatan atau pun soal lingkungan, tapi juga mencakup profitabilitas perusahaan, inovasi, perubahaan paradigma berpikir dan cara kerja, ketenagakerjaan.

Baca Juga : Buka Mukernas PKB, Ini Harapkan Jokowi Untuk Cak Imin Cs

Kemudian, ada Kesehatan Keselamatan Kerja (K3), Hak Asasi Manusia, integritas, etika bisnis, tata kelola yang baik, manajemen risiko, antikorupsi, supply chain management, antidiskriminasi, keberagaman, ethical sourcing, kualitas produk dan jasa, perlindungan pelanggan, dan masih banyak lagi.

“Sustainability ini bukan hanya tugasnya beberapa orang atau beberapa departemen di sebuah perusahaan. Sustainability ini tugasnya semua orang, karena setiap unit dan departemen memilliki andil dan aspek sustainability yang terkait dengan tugas dan aktivitas mereka,” tuturnya.

Dalam hal mengkomunikasi sustainability, Stella yang juga memiliki pengalaman sebagai praktisi komunikasi dan hubungan masyarakat mengatakan bahwa kinerja sustainability dapat membantu perusahaan untuk membangun reputasi, kepercayaan publik dan brand value.

Menurutnya, bagi komunikator brand dan praktisi public relation, sustainability adalah soal positioning dan legacy.

What do you do and for whom. Permasalahan apa yang sebuah perusahaan atau brand bisa hadirkan solusinya,” pungkasnya. [DWI]